SURABAYA KANALINDONESIA COM — Kosongnya kursi Wakil Presiden (Wapres) usai Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, menjadi perbincangan menarik sejumlah tokoh di daerah. Salah satunya Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Musyafak Rouf.
Politisi yang mendukung Gibran Mundur saat menerima aksi Demo di DPRD Jatim ini ikutan menyampaikan pendapatnya terkait kriteria kandidat pengganti Gibran yang layak dipilih Presiden Prabowo.
Menurut Musyafak, sosok pengganti kursi orang nomor dua di Republik Indonesia tersebut haruslah memiliki kapasitas mumpuni untuk menutupi celah kekurangan kepala negara. Selain itu juga harus memiliki integritas tinggi, taat konstitusi, serta mampu menyempurnakan kinerja presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Kalau tentang sosok ya harapan kami itu yang bisa melengkapi apa yang menjadi kekurangan daripada presiden, yang bisa menyempurnakan apa yang tidak bisa dilakukan oleh presiden kita, tidak nabrak terhadap aturan perundang-undangan,” ujar Musyafak Rouf, di Surabaya, Jumat (13/11/2026).
Secara kelembagaan Musyafak menegaskan komitmen bahwa DPRD Jatim akan memberikan dukungan terhadap siapa pun figur yang diajukan ke depan, asalkan rekam jejaknya teruji dan berintegritas.
“Sehingga siapapun kami akan dukung, akan tidak keberatan ketika alternatif atau usulannya adalah orang-orang yang punya integritas dan mereka adalah sebagai pelengkap untuk bisa menyempurnakan,” imbuh Penasihat Fraksi PKB DPRD Jatim ini.
Lebih lanjut, Musyafak menilai bahwa ujian integritas para pemimpin negara saat ini menjadi faktor paling dominan dalam menentukan arah bangsa. Ia berpandangan para pemimpin kini mulai berani bersikap tegas memisahkan antara kebenaran dan kebatilan demi kemaslahatan masyarakat, sehingga rakyat tidak lagi dikorbankan dalam ketidakpastian posisi politik.
“Faktor yang paling dominan itu adalah integritas dari para pemimpin kita itu sekarang diuji untuk bisa menyatakan bahwa yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Itu sekarang sudah mulai ada titik terang dari beberapa segi, segi keadilan, segi kerakyatan, segi kemaslahatan,” tegasnya.
Legislator asal Dapil Jatim I Surabaya ini menekankan, era keterbukaan informasi dan media saat ini dinilai membuat seluruh manuver politik serta proses hukum berlangsung terang-benderang tanpa bisa ditutup-tutupi hingga ke wilayah terpencil sekalipun.
“Sekarang semua sudah sangat-sangat transparan. Enggak bisa sekarang itu ndelik-ndelik (sembunyi-sembunyi) atau merahasiakan,” kata Musyafak.
Ia pun memandang dinamika yang terjadi saat ini sebagai bukti kedewasaan demokrasi di Indonesia. Aspirasi masyarakat akar rumput yang disampaikan melalui berbagai gelombang aksi demonstrasi dinilai akhirnya direspons secara konkret oleh para elite politik di Jakarta.
“Di sinilah demokrasi menurut saya cukup harus kita apresiasi, Indonesia ini demokrasinya luar biasa. Enggak sekedar kita itu demokrasi hanya di tingkat bawah, tetapi di tingkat atas ini betul-betul mendengarkan aspirasi masyarakat,” ungkap Musyafak.
Sementara itu, terkait langkah administratif di lingkungan DPRD Jatim menyusul pengunduran diri wakil presiden—seperti pencopotan atribut foto resmi—Musyafak menyatakan pihaknya masih menunggu instruksi dan keputusan resmi dari pemerintah pusat maupun pimpinan MPR/DPR RI. Hal tersebut akan segera dirapatkan bersama jajaran pimpinan dewan dengan tetap menghormati koridor mekanisme politik yang berlaku.Nang
