SURABAYA, KANALINDONESIA.COM– Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Ahmad Munir menegaskan karya jurnalis harus menjadi motor literasi publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Wartawan tidak cukup hanya mampu mencari, menulis, dan menyiarkan berita, tetapi juga harus menghasilkan karya jurnalistik yang mencerahkan, mendidik, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Munir saat wawancara di Hotel Mercure Grand Mirama, Jalan Diponegoro, Surabaya, Jumat (13/11/2026), seusai Konferensi ke-XVI PWI Jawa Timur.
Menurut Ahmad Munir, perkembangan teknologi telah mengubah standar profesionalisme wartawan. Kemampuan jurnalistik konvensional harus diimbangi dengan penguasaan teknologi, adaptasi terhadap kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta kemampuan mendistribusikan karya melalui berbagai platform digital.
“Kalau kita dulu merasa cukup profesional ketika berkemampuan menulis, mencari berita, dan menyiarkan berita. Sudah cukup. Tetapi sekarang ini enggak cukup,” ungkap Ahmad Munir.
Ia menjelaskan, wartawan saat ini harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang turut mengubah proses produksi berita. Bahkan, aktivitas menulis berita kini dapat dilakukan melalui perintah suara dengan bantuan teknologi AI.
Karena itu, peningkatan keterampilan menjadi kebutuhan penting bagi wartawan agar tidak tertinggal oleh perubahan industri media. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan teknologi tidak bisa muncul begitu saja, tetapi membutuhkan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
“Tuntutannya wartawan harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan teknologi. Ini tidak mudah. Harus membutuhkan pelatihan-pelatihan dan pendidikan-pendidikan untuk memastikan teman-teman menambah skill tambahannya,” jelasnya.
Karya Jurnalistik Harus Menjangkau dan Berdampak
Selain penguasaan teknologi, Ahmad Munir menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital.
Jika sebelumnya wartawan cukup menghasilkan berita untuk disalurkan melalui masing-masing media, kini tuntutannya lebih luas. Karya jurnalistik harus mampu menjangkau pembaca di berbagai platform dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan seorang wartawan tidak cukup diukur dari banyaknya berita yang diproduksi atau sekadar terpenuhinya kewajiban menulis setiap hari. Karya jurnalistik harus benar-benar dibaca publik dan memiliki manfaat.
“Kalau Anda merasa puas hanya dengan menulis berita, sudah lewat. Sudah selesai zaman itu. Era itu sudah selesai,” tegasnya.
Ahmad Munir menilai, wartawan harus meningkatkan kompetensi jurnalistik sekaligus memahami karakter distribusi informasi dalam ekosistem digital. Dengan begitu, karya yang diproduksi untuk media masing-masing juga dapat menjangkau masyarakat melalui platform digital dan memiliki peluang masuk dalam algoritma distribusi konten.
Ia memandang perubahan tersebut bukan semata-mata tantangan, melainkan peluang besar bagi wartawan untuk memperluas jangkauan informasi yang berkualitas.
Bahkan, ketika wartawan mampu memenuhi tuntutan tersebut, karya jurnalistik dapat mengambil peran strategis dalam membangun kecerdasan dan kesadaran masyarakat.
“Tuntutannya sekaligus peluangnya, ketika teman-teman berhasil melakukan apa yang saya jelaskan tadi, maka karya-karya jurnalis, karya-karya teman-teman jurnalisme akan menjadi motor literasi publik. Dia akan memberikan pencerahan, mendidik, dan mengedukasi,” paparnya.
PWI Dorong Pendidikan dan Pelatihan Wartawan
Untuk menjawab tantangan perubahan industri media, Ahmad Munir menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya wartawan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat).
Menurutnya, wartawan membutuhkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan agar mampu menjalankan profesinya secara profesional di tengah perkembangan teknologi.
Ketika ditanya mengenai langkah PWI dalam meningkatkan profesionalisme anggota, ia menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan harus menjadi salah satu prioritas organisasi.
