TRENGGALEK, KANALINDONESIA.COM: Penyidikan dugaan korupsi proyek rehabilitasi gedung produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Perumda Air Minum Tirta Wening Kabupaten Trenggalek mulai mengarah pada penelusuran tanggung jawab pengelolaan proyek dan aset perusahaan daerah. Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek telah menetapkan dan menahan mantan Direktur Perumda Tirta Wening berinisial S (59), dengan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp684.223.000.
Penahanan dilakukan pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.30 WIB. Tersangka dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Trenggalek selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Trenggalek, Hendryko Prabowo, menjelaskan bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, S terlebih dahulu dipanggil penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Setelah pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, penyidik kemudian meningkatkan status hukumnya menjadi tersangka.
Menurut Hendryko, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa, khususnya pekerjaan rehabilitasi gedung yang diperuntukkan bagi kegiatan produksi AMDK pada tahun anggaran 2024.
Berdasarkan hasil penghitungan sementara dalam proses penyidikan, dugaan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp684.223.000.
Penetapan S sebagai tersangka belum menjadi akhir pengusutan perkara. Penyidik masih mendalami rangkaian pengadaan dan pelaksanaan proyek untuk mengungkap secara utuh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Kejari Trenggalek juga belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat. Namun, penetapan tersangka tambahan tetap bergantung pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.
Hendryko menegaskan, penyidik masih bekerja mengembangkan perkara tersebut. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah pengusutan akan mengarah kepada tersangka baru.
Fokus penyidikan menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan proyek rehabilitasi gedung produksi AMDK berlangsung.
Selain perkembangan proses hukum, keberadaan hasil pembangunan proyek juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Gedung dan mesin produksi AMDK merupakan fasilitas yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Perumda Tirta Wening.
Publik perlu memperoleh penjelasan mengenai kondisi fisik bangunan, kelayakan mesin, status pencatatan aset, serta apakah fasilitas tersebut sudah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi secara optimal.
Persoalan ini penting karena dugaan kerugian negara tidak hanya berkaitan dengan proses pengadaan, tetapi juga menyangkut manfaat yang seharusnya diterima perusahaan daerah dari penggunaan anggaran proyek.
Namun, hingga informasi yang tersedia saat ini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan kondisi terakhir gedung dan mesin produksi tersebut. Karena itu, belum dapat disimpulkan apakah fasilitas AMDK mengalami kerusakan, tidak berfungsi, atau telah beroperasi.
Perumda Tirta Wening dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai status aset tersebut, termasuk nilai investasi, hasil pemeriksaan fisik, dan kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan.
Pengelolaan aset Perumda Tirta Wening tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab perusahaan dalam mengelola modal daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2024, pemerintah daerah mengatur penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Wening sebesar Rp6 miliar. Peraturan tersebut juga menyesuaikan total penyertaan modal pemerintah daerah menjadi Rp51.535.461.256,89.
Besarnya penyertaan modal tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan maupun aset BUMD. Meski demikian, angka penyertaan modal tersebut tidak dapat disamakan dengan nilai kerugian dalam perkara proyek AMDK.
