SURABAYA, KANALINDONESIA.COM : Pelaksanaan kegiatan Gerak Jalan Mojokerto Suroboyo (GMS) tahun 2026 yang dijadwalkan bergulir pada 21 November 2026 mendatang menuai sorotan tajam. Meski anggaran bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 senilai kurang lebih Rp2,3 miliar telah digelontorkan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim, keberadaan dana tambahan dari pihak sponsorship kini memicu polemik baru.
Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI, menegaskan bahwa secara kelembagaan pihaknya telah menerima penjelasan terperinci dari Event Organizer (EO) penyelenggara terkait pengelolaan anggaran APBD yang diamanahkan kepada Dispora Jatim.
Bahkan, MAKI Jatim menyatakan telah klir dan menjalin kemitraan positif dengan pihak EO pasca-paparan profesional tersebut.
Kendati demikian, persoalan krusial muncul pada transparansi dana bantuan dari para sponsor.
Heru MAKI melayangkan “alarm keras” atas dugaan kuat perilaku koruptif dalam pengelolaan dana sponsorship GMS 2026 yang dikelola langsung oleh internal Dispora Jatim, yakni melibatkan Sekretaris Dispora Jatim bersama Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Jatim, tanpa melalui pengelolaan EO penyelenggara.
“History keberadaan dukungan para sponsorship yang setiap tahunnya memberikan anggaran ke Dispora Jatim untuk giat GMS ini sudah kami prediksi siapa saja pihak sponsorship nya. Kami juga sudah siapkan langkah hukum untuk menyeret pihak sponsorship dalam dugaan perilaku koruptif, karena sejatinya Pemprov Jatim sudah menyiapkan anggaran yang luar biasa besar, Rp2,3 miliar dalam pelaksanaan GMS tersebut,” tegas Heru MAKI, Senin (16/11/2026).
Heru memastikan bahwa Bidang Hukum MAKI Jatim tidak akan tinggal diam dan siap menyeret dua belah pihak ke ranah hukum yakni perusahaan pemberi sponsorship serta pihak OPD Dispora Jatim yang mengelola dana tersebut. Menurutnya, langkah mencari sponsor tambahan di tengah besarnya alokasi APBD justru berpotensi menimbulkan kericuhan dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
“Ingat warning saya, dan pastinya kalian semua para sponsorship akan saya seret ke ranah hukum, sekaligus pihak Dispora yang mengelola anggaran sponsorship tersebut. Karena hal itu sebenarnya hanya membuat malu Pemerintah Provinsi Jawa Timur sekaligus membuat malu Ibunda Gubernur Jawa Timur,” tandasnya.
Heru menambahkan, apabila anggaran dari APBD senilai Rp2,3 miliar dirasa kurang untuk menutupi kebutuhan kegiatan, langkah yang seharusnya ditempuh Dispora adalah menyusun telaah laporan perencanaan anggaran secara transparan, bukan justru sibuk mencari sponsor tambahan yang rentan bermasalah dalam pertanggungjawabannya. (SNT)

