PEMALANG, KANALINDONESIA.COM : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gondang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, berbuntut protes keras. Mekanisme pemungutan suara yang dipersoalkan warga memicu gelombang keberatan hingga desakan agar Pilkades diulang.
Sekitar 60 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gondang Bersatu mendatangi Balai Desa Gondang, Senin (16/11/2026). Mereka menuntut pertanggungjawaban panitia atas dugaan persoalan prosedur pemungutan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3.
Aksi yang berlangsung mulai pukul 14.15 hingga 17.00 WIB tersebut menjadi bentuk perlawanan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkades yang dinilai belum sepenuhnya menjamin hak politik seluruh warga.
Persoalan paling krusial yang disorot adalah jumlah pemilih yang mencapai lebih dari 4.800 orang, sementara panitia hanya menyediakan tiga tempat pemungutan suara (TPS). Kondisi tersebut dipertanyakan karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan pelayanan dan menghambat warga dalam menggunakan hak pilihnya.
Bahkan, aliansi mengklaim terdapat warga yang sudah mendatangi TPS, tetapi tidak berhasil memberikan suara. Jika benar terjadi, persoalan tersebut bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut hak dasar warga dalam menentukan pemimpin desanya.
Koordinator aksi, Ronggo Warsito, menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Pihaknya mengaku hadir membawa aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan oleh mekanisme pelaksanaan Pilkades.
“Kami datang sungguh-sungguh atas nama masyarakat Desa Gondang. Tidak ada unsur kepentingan pribadi ataupun segelintir orang. Kami ingin hak masyarakat benar-benar diperhatikan,” tegas Ronggo.
Ia menegaskan, tuntutan Aliansi Masyarakat Gondang Bersatu tidak berubah, yakni meminta pemungutan suara ulang Pilkades Gondang. Menurutnya, persoalan yang muncul harus diselesaikan secara terbuka agar tidak meninggalkan persoalan dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.
Hak Pilih Warga Dipertanyakan
Sorotan lebih tajam disampaikan Hamu Fauzi dari Karang Taruna Kabupaten Pemalang sekaligus koordinator aliansi. Ia mempertanyakan mekanisme pelayanan panitia terhadap warga yang datang menjelang penutupan pemungutan suara.
Menurut Hamu, harus ada penjelasan transparan mengenai mengapa warga yang sudah mendatangi TPS justru disebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Selain itu, pihaknya mempertanyakan dasar penetapan jumlah TPS. Apakah keputusan hanya ditentukan panitia atau sudah melalui kesepakatan bersama para calon kepala desa beserta tim pemenangan masing-masing?
“Ini bukan sekadar persoalan Desa Gondang. Kritik dan masukan ini seharusnya menjadi evaluasi bersama terhadap mekanisme pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pemalang,” ujarnya.
Hamu menilai, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Sebab, penyelenggaraan demokrasi di tingkat desa harus menjamin setiap warga yang memenuhi persyaratan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan suara.
Panitia Berdalih Sudah Sesuai Aturan
Di tengah desakan pemungutan suara ulang, Ketua Panitia Pilkades Gondang, Loh Tantowi, justru menyatakan bahwa penetapan tiga TPS dan batas waktu pemungutan suara hingga pukul 13.00 WIB telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Tantowi menjelaskan, warga yang datang sebelum pukul 13.00 WIB dan telah menyerahkan surat undangan tetap dikumpulkan. Selanjutnya, panitia melakukan pemanggilan melalui pengeras suara agar warga tersebut dapat menggunakan hak pilihnya. Proses pemanggilan diklaim berlangsung hingga pukul 17.00 WIB.
Ia juga menyebut setiap persoalan di lapangan selalu dikoordinasikan dengan para saksi dari masing-masing calon kepala desa.
“Kami dari panitia sudah melaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Apabila masih terdapat kekurangan, secara pribadi maupun atas nama panitia kami memohon maaf,” jelasnya.

