PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Ponorogo menghadapi tantangan fiskal pada 2027. Ketika dana transfer pemerintah pusat menyusut Rp142,33 miliar, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Persoalannya, mampukah penerimaan pajak daerah menjadi penyangga agar pembangunan dan pelayanan publik tidak ikut tertekan?
Isu ini bukan sekadar persoalan berkurangnya uang dalam kas daerah. Lebih jauh, kondisi tersebut menjadi ujian bagi kemampuan Pemerintah Kabupaten Ponorogo membiayai kebutuhan pembangunan dengan kekuatan pendapatan sendiri.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan transfer yang semula diproyeksikan sekitar Rp1,737 triliun turun menjadi Rp1,595 triliun. Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp142,33 miliar yang harus diantisipasi dalam penyusunan anggaran.
Pajak Daerah Baru Menopang Sekitar 22 Persen PAD
Di tengah tekanan tersebut, penerimaan pajak daerah sebenarnya menunjukkan perkembangan positif. Hingga Oktober 2026, realisasi 12 jenis pajak daerah Kabupaten Ponorogo mencapai sekitar Rp125 miliar atau lebih dari 80 persen dari target.
Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto menyebut, kontribusi pajak daerah mencapai sekitar 22 persen dari total PAD yang berada di kisaran Rp528 miliar.
Penyumbang terbesar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai sekitar Rp53 miliar. Berikutnya pajak penerangan jalan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dua jenis pajak bahkan telah melampaui target sebelum akhir tahun anggaran. Capaian ini menunjukkan masih terdapat potensi penerimaan yang dapat terus dioptimalkan.
Namun, angka tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pajak daerah belum cukup kuat untuk menggantikan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Jika dibandingkan dengan proyeksi PAD 2027 sebesar Rp532,5 miliar, kontribusi pajak Rp125 miliar masih merupakan bagian yang relatif terbatas. Apalagi angka Rp125 miliar tersebut merupakan realisasi 2026 hingga Oktober, bukan target pajak 2027.
Ketergantungan terhadap Transfer Pusat Masih Tinggi
Rancangan awal APBD Ponorogo 2027 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp2,27 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD direncanakan Rp532,5 miliar, sedangkan pendapatan transfer sekitar Rp1,7 triliun.
Dengan demikian, transfer masih menjadi sumber utama pembiayaan daerah. Penurunan transfer Rp142,33 miliar membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap sejumlah rencana belanja.
Dampak paling besar terlihat pada Dana Desa yang turun dari Rp223,56 miliar menjadi Rp92,64 miliar. Artinya, terjadi pengurangan sekitar Rp130,92 miliar.
Sementara itu, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk sektor kesehatan, sekitar Rp10,8 miliar, turun menjadi nol rupiah.
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengakui bahwa kebutuhan belanja wajib dan pelayanan kesehatan harus tetap dipenuhi meskipun dukungan anggaran pusat berkurang.
Tantangan: Menggali PAD Tanpa Membebani Masyarakat
Salah satu pekerjaan rumah Pemkab Ponorogo adalah memperluas basis penerimaan daerah. Peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan tarif pajak atau penagihan kepada wajib pajak yang selama ini sudah patuh.
Dokumen Rencana Kerja BPPKAD 2026 mencatat sejumlah persoalan yang masih perlu dibenahi. Di antaranya belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD, perlunya pemutakhiran teknologi pembayaran pajak, serta mekanisme pemungutan retribusi yang belum maksimal.
Retribusi persampahan, parkir tepi jalan umum, dan pasar termasuk sektor yang masih menghadapi kendala dalam pemungutannya.
Ada beberapa sektor yang layak menjadi perhatian:
1. Pajak sektor pariwisata. Aktivitas hotel, restoran, rumah makan, dan tempat hiburan perlu dipetakan berdasarkan potensi transaksi sebenarnya.
2. PBB dan BPHTB. Pemutakhiran data objek pajak dan transaksi tanah perlu dilakukan agar potensi penerimaan tidak terlewat.

