JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura), Hj. Ansari, mengecam dugaan tindak kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede. Ia menegaskan, jabatan dan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum.
Menurut Hj. Ansari, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang. Karena itu, dugaan tindak pidana yang dilaporkan harus diusut secara serius, profesional, dan transparan.
“Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Siapa pun yang diduga terlibat dalam tindak pidana harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jabatan publik bukan alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus di hadapan hukum,” tegas Hj. Ansari.
Ia menilai, dugaan kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh, terlebih apabila terdapat dugaan relasi kuasa antara pejabat publik dan korban.
Menurutnya, kewenangan yang melekat pada jabatan tidak boleh digunakan untuk menekan, mengintimidasi, ataupun memanfaatkan kerentanan seseorang. Penegakan hukum harus berjalan tanpa intervensi, sementara perlindungan terhadap korban tidak boleh diabaikan.
Hj. Ansari juga menekankan pentingnya memastikan keselamatan dan pemenuhan hak-hak korban selama proses hukum berlangsung. Korban harus mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, serta jaminan keamanan agar dapat menjalani proses hukum tanpa tekanan maupun intimidasi.
Ia mendorong kementerian terkait, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Kementerian Sosial, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendamping untuk memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.
“Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau ketakutan untuk mencari keadilan. Negara harus hadir memberikan perlindungan, memastikan hak-hak korban terpenuhi, dan mencegah terjadinya intimidasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Hj. Ansari meminta kepolisian menangani laporan tersebut secara objektif, profesional, dan transparan. Ia mengingatkan agar seluruh tahapan pemeriksaan tetap menghormati hak korban, menjaga kerahasiaan identitasnya, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan.
Kasus ini mencuat setelah seorang mahasiswi berinisial RWM (21) melaporkan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede. Laporan tersebut menjadi perkara yang harus ditangani melalui mekanisme hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Perwakilan NTT telah memberikan pendampingan kepada RWM. Kepala Kantor Perwakilan LPSK NTT, Anselmus Sowa Bolen, menyampaikan bahwa kondisi korban yang sebelumnya mengalami trauma berangsur membaik setelah mendapatkan pendampingan dan perlindungan.
Hj. Ansari berharap penanganan perkara ini menjadi pengingat bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh tunduk pada pengaruh jabatan maupun kekuasaan.
“Yang harus dilindungi adalah korban dan hak-haknya. Sementara siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkannya melalui proses hukum yang adil,” pungkasnya.
Pertama, berkaitan dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menurut Habiburokhman, DPR telah menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan mempelajari penerapan ketentuan serupa di sejumlah negara.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak,” kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia juga menyebut Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan ketentuan illicit enrichment. Sementara di Jerman, menurutnya, upaya penerapan ketentuan tersebut pernah digagalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

