PONOROGO, KANALINDONESIA.COM: Plt Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, S.H., menyampaikan bahwa sebanyak 699 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum bersertifikat. Data tersebut merupakan bagian dari total 3.571 bidang tanah aset daerah yang menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dari total tersebut, sebanyak 2.872 bidang tanah telah bersertifikat. Sementara itu, 100 bidang sedang dalam proses sertifikasi dan 263 bidang lainnya masih memerlukan penelusuran riwayat tanah.
Data itu disampaikan Lisdyarita saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Persoalan legalitas tanah menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan tersebut, terutama menyangkut kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan pengamanan aset milik pemerintah daerah.
Selain aset tanah, Pemkab Ponorogo juga mencatat sebanyak 2.954 unit gedung dan bangunan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
Data tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan Fraksi Demokrat yang disampaikan melalui juru bicara Elvis Wibisono. Fraksi Demokrat meminta penjelasan mengenai perkembangan inventarisasi barang milik daerah tahun 2026, khususnya aset tanah dan bangunan dari sisi kelengkapan dokumen serta kesesuaian pencatatan.
Persoalan penertiban aset daerah juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar. Kedua fraksi mempertanyakan jumlah aset yang telah terinventarisasi dan terverifikasi secara fisik, termasuk aset yang keberadaan, kondisi, maupun status penguasaannya masih memerlukan penelusuran.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Lisdyarita menyampaikan bahwa data jumlah keseluruhan aset dan hasil verifikasi fisik akan disajikan berdasarkan rekonsiliasi serta pemutakhiran data barang milik daerah per 31 Desember 2026.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo merencanakan inventarisasi dan verifikasi aset secara bertahap sepanjang 2026 dan dilanjutkan pada 2027. Langkah ini diarahkan untuk menghasilkan data aset yang lebih akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Tri Suryati menekankan agar optimalisasi aset daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga tetap memperhatikan fungsi sosial dan pelayanan publik.
Menanggapi masukan tersebut, Lisdyarita menyatakan pemerintah daerah berupaya meningkatkan PAD melalui pemanfaatan aset yang produktif, transparan, dan akuntabel. Namun, pemanfaatannya tetap harus memperhatikan fungsi sosial, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara H. Wahyudi Purnomo juga mendorong penguatan tertib administrasi, penatausahaan, dan pengamanan barang milik daerah. Upaya tersebut dinilai perlu didukung peningkatan pengawasan serta kompetensi sumber daya manusia pengelola aset.
Pemerintah daerah sependapat dengan masukan tersebut. Pengawasan akan diperkuat secara berjenjang, mulai dari pengelola barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang hingga pengurus barang pada masing-masing perangkat daerah.
Kepala perangkat daerah selaku pengguna barang bertanggung jawab memastikan pencatatan, inventarisasi, rekonsiliasi, pelaporan, penggunaan, pemeliharaan, serta pengamanan administrasi dan fisik aset berjalan sesuai ketentuan.
Mekanisme pemanfaatan aset daerah oleh pihak ketiga turut menjadi perhatian Fraksi Nasional Demokrat. Melalui juru bicara Isnaini, fraksi tersebut mempertanyakan pengawasan terhadap aset tanah dan bangunan yang digunakan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Lisdyarita menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui pengendalian administrasi dan pemeriksaan fisik terhadap objek aset.

