SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Fraksi Gerindra DPRD Jatim menyebut Pemprov Jatim gagal melakukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para petani, nelayan, dan guru. Dampaknya tingkat kemiskinan di Jatim terus meningkat. Ketua Fraksi Gerindra Muhammad Fawait mengatakan faktor ini yang menjadi kelemahan Pemprov Jatim, yang berdampak fatal pada angka kemiskinan di Jatim yang merangkak naik. Ini bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yang mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut pada periode September 2022 mencapai 4,236 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 55,22 ribu orang dibanding periode Maret 2022.
“Ketika kami membedah data baik, BPS, BI, dan sebagainya kemiskinan di Jatim yang belum terselesaikan sampai hari ini, di mana kita tahu tingkat kemiskinan di Jatim melebihi nasional secara persentase, ini mayoritas berada di daerah pedesaan, pinggir perkebunan, pinggir hutan, dan juga pingir pantai,” ujarnya, Senin (30/1/2023).
Gus Fawait berharap ada kebijakan Pemprov Jatim yang memfokuskan pada penyelesaian permasalahan petani dan nelayan.
Petani misalnya, selama masih susah mencari pupuk dan buruh tani tidak bisa bekerja dengan baik kemiskinan masih cukup dalam. Gus Fawait mencontohkan nasib nelayan misalnya, selama masih pinjam permodalan dari rentenir, kemiskinan belum dapat terurai. “Fraksi Gerindra meminta secara serius kepada Pemprov membuat kebijakan dalam APBD berdasarkan kajian, jangan takut melibatkan akademisi,” katanya.
Politikus asal Jember ini memberi solusi agar mengajak perguruan tinggi untuk merumuskan kebijakan mengatasi kemiskinan, khususnya di pedesaan, perkebunan, dan pantai. “Kita di Surabaya ada ekonominya mungkin Unair, mungkin teknologi pertanian lewat ITS, Brawijaya, dan kampus besar lainnya,” ungkapnya.
Tidak hanya nasib petani dan nelayan, Presiden Laskar Sholawat itu juga menyoroti masalah kesejahteraan guru. “Terakhir guru, kita tahu bahwa dekat mohon maaf, kemiskinan dekat dengan kebodohan. Sedangkan orang yang bisa terentas dengan kemiskinan salah satunya dengan pendidikan. Anak petani, nelayan harus mendapat pendidikan yang baik pula,” katanya.
Sementara itu, banyak guru terutama di wilayah pedesaan, pinggir perkebunan, dan pantai yang kesejahteraannya masih terbilang jauh dari ideal. “Kalau anak petani ini ingin mendapatkan sistem pendidikan yg baik maka kita harus pikirkan kesejahteraan guru,” ungkapnya. Nang
