DPRD Jatim Pertanyakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Buntut Meninggalnya Siswa MTSN Blitar : Direktorat khusus ini ngapain aja ?

SURABAYA KANALINDONESIA.COM — Kasus pembunuhan yang menimpa seorang siswa kelas IX MTS Negeri Blitar berrinisial AJH (15 thn) hingga kehilangan nyawanya membuat sejumlah kalangan geram. Kabar yang juga menjadi bahasan Komisi E DPRD Jatim. Wakil Ketua komisi yang membidangi pendidikan Hikmah Bafaqih mengaku tidak habis pikir dan mempertanyakan kinerja unit baru dengan nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga bentukan Kemendikbud.

“Yang perlu dipertanyakan adanya Direktorat khusus ini apa? impactnya terhadap kualitas dan ketahanan keluarga apa sih sebetulnya? program yang dicanangkan Kemendikbud terhadap pendidikan keluarga,” kata Hikmah saat dikonfirmasi, Senin (44/9/2023).

Politisi PKB ini mengatakan, kejadian ini harus menjadi perhatian setiap kelurga, sebab benteng pertama tumbuh kembang sang anak adalah keluarga, khususnya orang tua. Oleh karenanya, keluarga cerdas dapat mencegah perilaku negatif anak ditengah zaman yang serba mudah diakses.

“Ke depan itu yang paling harus diberdayakan adalah keluarga. Siapa yang paling dekat dengan anak orang tua. Mengandalkan sekolah saja tidak bisa,” lanjut Hikmah.

Hikmah mengaku sangat miris ketika pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia belajar pukulan dari video di YouTube. Ini ia katakan bentuk dari literasi medsos yang rendah.

“Literasi medsos yang rendah literasi kepada anak atau siswa kita untuk taat kepada agama juga (rendah),” tuturnya.

Di dunia yang serba digital dan terbuka ini semakin sulit mengontol asupan pengetahuan sang anak. Sehingga seringkali pengetahuan masuk secara liar dan berimplikasi kepada kebiasaan kekerasan.

“Kekerasan itu bisa timbul dari mana saja, ini yang terbiasa mengasup konten-konten di YouTube yang implikasinya kekerasan, atau game-game yang menimbulkan efek tertentu, yang menyebabkan anak menyukai kekerasan dengan sendirinya,” kata Hikmah yang juga Ketua Perempuan Bangsa Jatim ini.

Oleh karenanya, lanjut Hikmah genjotan pendidikan keluarga harus dilakukan. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga harus jelas wujudnya. Tidak hanya tataran pusat tapi juga daerah harus jelas bentuknya.

“Kalau di tingkat pusat ada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, dibawah di Diknas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota diterjemahkan sebagai apa? ora enek. Coba cek di Diknas, ada nggak yang mengurusi pendidikan keluarga,” katanya.

“Ini kan artinya ada keterputusan, eman. Padahal soal keluarga ketahanan keluarga itu harus direspon multipihak,” pungkas Hikmah. nang