Oleh : Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.
Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (FH Unesa).
Perdebatan terkait putusan MK yang menolak seluruh permohonan 01 dan 03, hanya menyisakan perdebatan secara akademik. Khususnya perdebatan pada aspek hukum tata negara. Namun demikian, perdebatan dari aspek politik praktis dapat dikatakan sudah selesai.
Mungkin hanya PDIP yang masih mempermasalahkan dengan melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan terhadap Keputusan KPU di PTUN.
Parpol pendukung 01, yakni Partai Nasdem dan PKB sudah memberi sinyal untuk segera merapat ke Prabowo-Gibran. Bahkan PKS dengan terang-terangan mengatakan, akan memberikan karpet merah kepada Prabowo-Gibran. PPP yang merupakan pendukung 03 juga ikut memberikan sinyal untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Paling tidak ada dua logika yang bisa digunakan oleh Prabowo sebagai Presiden untuk mengakomodasi parpol pendukung lawan politiknya, baik 01 dan 03 untuk bergabung dengan jajaran pemerintahannya.
Pertama, logika untuk mengamankan pemerintahannya dalam lima tahun ke depan. Artinya, dalam lima tahun ke depan, Prabowo harus bisa memastikan kalau DPR dapat menjadi mitra yang menyenangkan bagi pemerintahannya.
Jika logika ini yang digunakan, maka hanya parpol yang memiliki kursi besar yang akan dirangkul atau minimal parpol yang lolos parlementary threshold (PT) yang akan diakomodasi oleh Prabowo.
Parpol yang tidak lolos PT tentu akan tidak akan diakomodasi oleh Prabowo. Kalaupun mereka akan diakomodasi oleh Prabowo, tetapi mereka tidak akan masuk prioritas. Oleh karena itu, jika Prabowo akan mengakomodasi parpol pendukung lawan politiknya dengan alasan rekonsiliasi, maka PPP dan Perindo tidak akan terakomodasi dalam pemerintahannya.
Tentu ada pertanyaan lain terkait dengan parpol yang tidak lolos PT. Karena ada beberapa parpol pendukung Prabowo-Gibran yang tidak lolos PT, seperti PSI, PBB dan Partai Gelora. PSI tentu akan mendapatkan prioritas walau tidak lolos PT, karena faktor Ketua Umumnya, yakni Kaesang yang merupakan adik dari Gibran. Sedangkan PBB dan Partai Gelora akan mendapatkan jatah kursi di Kementerian tetapi tidak signifikan.
Kedua, logika semua parpol akan dirangkulnya, meskipun parpol yang tidak lolos PT. Dengan demikian, PPP juga akan mendapatkan tempat di Kementerian Prabowo. Berbeda dari logika pertama, pada logika kedua ini tujuan dari merangkul parpol yang tidak lolos PT ini lebih disebabkan, Prabowo membutuhkan partner yang mumpuni.
Bagaimanapun juga PPP memiliki Sandiaga Uno, yang secara historis memiliki kedekatan dengan Prabowo, karena pada tahun 2019, Sandiaga merupakan Cawapres dari Prabowo, Sandiaga secara personal juga memiliki kemampuan manajerial di bidang perekonomian.
Namun demikian, secara kuantitas, jumlah Menteri yang berasal dari parpol lawan politik dari Prabowo-Gibran tidak akan banyak.
Bagaimanapun juga, dalam sistem presidensiil dengan kombinasi multiparpol seperti di Indonesia ini, dukungan dari parlemen sangat dibutuhkan.
Jika Presiden tidak memiliki dukungan secara signifikan di parlemen, maka semua kebijakan dari Presiden sulit untuk terlaksana secara optimal. Jokowi pada awal pemerintahannya pada tahun 2014 pernah merasakannya.
Pada waktu Jokowi akan maju sebagai Capres pada tahun 2014, Jokowi menegaskan tidak akan membangun koalisi dengan postur yang gemuk. Pada tahun 2014 Jokowi hanya didukung oleh PDIP, PKB dan PKPI.
