Eksepsi Ditolak Jaksa, Guntual dan Istri Ajukan Duplik di Persidangan

- Editor

Senin, 18 Oktober 2021 - 20:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Guntual dan Tutik Rahayu bacakan surat duplik di persidangan PN Surabaya, (foto: Ady_kanalindonesia.com)

Guntual dan Tutik Rahayu bacakan surat duplik di persidangan PN Surabaya, (foto: Ady_kanalindonesia.com)

Guntual dan Tutik Rahayu bacakan surat duplik di persidangan PN Surabaya, (foto: Ady_kanalindonesia.com)

SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Guntual dan Tutik Rahayu langsung menyampaikan tanggapan atau duplik setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak eksepsi yang diajukannya. Sementara replik dari jaksa itupun pada saat itu juga di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (18/10/2021).

Dalam isi tanggapan dupliknya, Guntual menganggap bahwa proses yang menjerat dirinya bersama sang istrinya ini cenderung aneh dan ajaib sejak di kepolisian. Hal itu diungkapkan Guntual, dimana dirinya dengan sang istri adalah korban yang tidak pernah di BAP (berita acara pemeriksaan) oleh penyidik.

“Anehnya lagi, pelapor itu hanya pakai surat tugas. Padahal yang menjadi korbannya itu Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Saya tidak mau dan menerima kalau perkara ini diajukan ke pengadilan,” ujar Guntual saat persidangan, (18/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam mencermati materi aduannya, yaitu, soal Hakim Ketua Sogok dan Restoratif Justice. Kedua hal diatas, menjadi gugur tidak bisa lagi dibuat dalil pemidanaan terkait, fitnah dan pencemaran.

Pasalnya, Hakim yang diprotes kedua terdakwa sudah dijatuhi sanksi oleh, Komisi Yudisial (KY). Sedangkan, Restoratif Justice, Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung sudah mengadopsi Perpol no.8 tahun 2020, Perja no 15 tahun 2020 serta Dirjen Badilum no.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Baca Juga :  Danpom Koopsud I Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2024

Dengan dasar diatas, kedua terdakwa, menyebut, Jaksa Pengendali atau Peneliti perkara A-Quo tidak cerdas atau bodoh alias membodohi masyarakat dan pembohongan publik. Atas pertimbangan yang disampaikan kedua terdakwa memutuskan untuk tidak dalam argumentasi membahas materi dakwaan.

Hal lainnya, disampaikan, bahwa kedua terdakwa selaku masyarakat negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 45 pasal 1 ayat (3), punya hak yang dijamin UUD.

Kedua terdakwa beranggapan, semua tahapan proses hukum yang melibatkan kedua terdakwa dilakukan dengan kebohongan publik dan pembodohan. Pasalnya, Kasipidum, Gatot Haryono melakukan kesewenang-wenangannya memalsukan Undang Undang dan kedua terdakwa gunakan hak melawan dengan mengikuti amanat UUD 45 pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal 28 a, pasal 28 d ayat (1), pasal 28 g ayat (1) yang dijamin dan dijunjung tinggi oleh negara tanpa ada pengecualian.

Selain itu, pada Perja nomor PER-036/A/JA/09/2021 tentang standar operasional (SOP) dan Perja nomor Per-067/A/Ja/ 07/2007 tentang kode etik perilaku Jaksa yang ditekankan pada pasal 3 dan pasal 4 terkait, kewajiban dan larangan Jaksa dalam melaksanakan profesi memperhatikan hal diatas dan menyandingkan kode etik maka sesungguhnya Jaksa ini penegak hukum yang banyak melanggar hukum.

Baca Juga :  Soal Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, MAKI Jatim  : Gus Fawait Harus Mundur dari Bacabup Jember

Kedua terdakwa juga mengatakan, memperhatikan kengototan yang tidak berdasar hukum jaksa tetap membawa perkara ini kepersidangan. Sementara fakta-fakta hukum tidak ada yang mendukung.

Kedua terdakwa juga ungkapkan, struktur tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dalam ungkapan, kedua terdakwa mengatakan, jaksa agung muda bidang tindak pidana umum sesuai tabel organisasi sangat jelas berbeda dengan pidana khusus.

Dimuka persidangan, kedua terdakwa juga menyoal bukan hanya pada materi dakwaan dan isinya maupun pokok perkara akan tetapi pada substansi seluruh permasalahan yang tidak memiliki unsur pidana materiil maupun formil maka sudah sepatutnya dakwaan Jaksa harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum.

Usai kedua terdakwa bacakan tanggapan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sela pada dua pekan berikutnya. Ady

Berita Terkait

Soal Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, MAKI Jatim  : Gus Fawait Harus Mundur dari Bacabup Jember
KPU Ponorogo Segera Launching Pilkada 2024, Bakal Hadirkan Guyon Waton
Operasi Patuh Semeru Dimulai 15 hingga 28 Juli 2024, Ini Targetnya
Sepuluh Siswa Dari Jalur Afirmasi Terima Bantuan Seragam Dari Kepala Sekolah Smanew Gresik
Danpom Koopsud I Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2024
Hari Pertama Masuk Sekolah, Ratusan Siswa SDN Tamberuh Belajar Di Gerasi Rumah Warga
PPDB Usai, 1 SD di Ponorogo Tak Dapat Murid Baru Sama Sekali
Idham Mustofa Terpilih Jadi Ketua PCNU Ponorogo Periode 2024-2029

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 17:48 WIB

Soal Dugaan Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, MAKI Jatim  : Gus Fawait Harus Mundur dari Bacabup Jember

Senin, 15 Juli 2024 - 17:16 WIB

KPU Ponorogo Segera Launching Pilkada 2024, Bakal Hadirkan Guyon Waton

Senin, 15 Juli 2024 - 16:45 WIB

Operasi Patuh Semeru Dimulai 15 hingga 28 Juli 2024, Ini Targetnya

Senin, 15 Juli 2024 - 16:24 WIB

Sepuluh Siswa Dari Jalur Afirmasi Terima Bantuan Seragam Dari Kepala Sekolah Smanew Gresik

Senin, 15 Juli 2024 - 16:21 WIB

Danpom Koopsud I Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2024

Senin, 15 Juli 2024 - 15:42 WIB

PPDB Usai, 1 SD di Ponorogo Tak Dapat Murid Baru Sama Sekali

Senin, 15 Juli 2024 - 15:17 WIB

Idham Mustofa Terpilih Jadi Ketua PCNU Ponorogo Periode 2024-2029

Senin, 15 Juli 2024 - 09:23 WIB

Terus Diakui Kinerjanya Bank Jatim Dinobatkan Sebagai BUMD yang Inovatif dan Ekspansif

KANAL TERKINI