Kata Deni Wicaksono 622 ribu Penerima BPJS Kesehatan Warga Jatim Non-Aktif Karena Tak Dapat Dukungan Pemprov

- Editor

Minggu, 16 Januari 2022 - 15:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyoroti nasib 622.000 warga Jatim penerima bantuan BPJS Kesehatan yang kepesertaannya kini nonaktif akibat tak lagi mendapat dukungan Pemprov Jatim. Ratusan ribu warga itu pun harus pontang-panting untuk bisa berobat ke fasilitas kesehatan.

“Ini memprihatinkan, Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil tidak memiliki empati, tidak punya sense of crisis. Sekarang masa sulit pandemi, tiba-tiba 622.000 BPJS Kesehatan warga tidak lagi difasilitasi di APBD Jatim. Sifatnya mendadak, tanpa sosialisasi masif ke warga,” ujar Deni, Minggu (16/1/2021).

“Mana jargon Cettar ala Bu Khofifah, yang katanya selalu gerak cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan?” tanya Deni.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Deni mengatakan, banyak warga yang menghubungi dirinya meminta penjelasan terkait adanya 622.000 warga yang kepesertaan BPJS Kesehatan-nya tiba-tiba tidak bisa digunakan. Ada warga yang sakit dan dirawat di rumah sakit, langsung terkejut karena ternyata kartu BPJS Kesehatan-nya terblokir. Walhasil, warga tersebut dibebani biaya jutaan rupiah hingga harus pontang-panting mencari pinjaman tetangga.

Baca Juga :  Khofifah Tegas Serukan Stop Pekerja Anak, Dorong Penuhi Hak dan Kesejahteraan Anak

“Ada juga warga yang memulangkan paksa ibundanya karena tak kuat membayar tagihan rumah sakit, padahal ibundanya belum sembuh betul,” kata Deni.

Dia mengatakan, saat ini Pemprov Jatim malah terkesan lempar tanggung jawab terkait masalah itu dengan meminta kabupaten/kota untuk membiayai 622.000 warga yang semula ditangani provinsi.

Deni menyebut tidak ada perencanaan sama sekali dalam upaya mencari solusi atas nasib 622.000 warga tersebut. Pemprov Jatim, menurut Deni, baru akan melibatkan kabupaten/kota untuk membahas masalah krusial ini.

“Pertama, pemprov baru mau duduk bareng dengan kabupaten/kota, kan tidak mungkin kabupaten/kota mengalokasikan anggaran di tengah jalan. Kedua, kabupaten/kota pasti juga tidak semua punya kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayainya,” jelas Deni.

Menurut Deni, Pemerintah Provinsi Jatim semestinya lebih bijak dalam mengatur skala prioritas dalam APBD Jatim. Pengaturan fiskal yang baik akan memastikan perlindungan sosial berjalan dengan optimal, dan di sisi lain berbagai ekspansi infrastruktur maupun program lain tetap bisa dijalankan.

Baca Juga :  Anwar Sadad Sayangkan Sebagai Pelopor Ekonomi Syariah, Jatim Tak Punya Bank Umum Syariah

“Pemprov seharusnya memberi prioritas pada perlindungan sosial warga termasuk dari sisi asuransi kesehatan. Jangan alasan soal pengaturan anggaran. Kalau misal alasan APBD banyak difokuskan untuk infrastruktur, ya jajaki skema pembiayaan lain, misalnya dengan KPBU. Yang kreatif dong,” sindir Deni.

Dia menambahkan, saat ini cakupan kepesertaan untuk jaminan kesehatan di Jatim baru mencapai 76 persen, termasuk yang paling rendah dibanding provinsi lain di Jawa yang rata-rata sudah di atas 80 persen. Padahal, sesuai target RPJMN 2024, cakupan peserta jaminan kesehatan ditarget 98 persen.

“Dukungan dari stakeholder belum optimal, termasuk Pemerintah Provinsi Jatim yang tidak punya komitmen terkait hal ini. Itu semua menyulitkan untuk mencapai target,” pungkas Deni. nang

Berita Terkait

242 Kades di Sidoarjo Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan, Plt Bupati Subandi Ajak Kolaborasi dan Sinergi Wujudkan Desa Mandiri
Anwar Sadad Sayangkan Sebagai Pelopor Ekonomi Syariah, Jatim Tak Punya Bank Umum Syariah
Sekolah Alam Pacitan Masuk Top 10 World’s Best School Prize 2024
Satlantas Polres Pacitan Bersama Jasa Raharja dan Dispenda Sosialisasikan Beretika dalam Berkendara
Khofifah Tegas Serukan Stop Pekerja Anak, Dorong Penuhi Hak dan Kesejahteraan Anak
Peparprov II Jawa Timur Digelar, Ponorogo Kirim Tujuh Atlet
Tamasya Sama Mas Tarjo, Satu-satunya Inovasi Layanan Posyandu di Sidoarjo
3 Petahana KPU Magetan Terpilih Kembali

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 07:52 WIB

242 Kades di Sidoarjo Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan, Plt Bupati Subandi Ajak Kolaborasi dan Sinergi Wujudkan Desa Mandiri

Jumat, 14 Juni 2024 - 01:09 WIB

Anwar Sadad Sayangkan Sebagai Pelopor Ekonomi Syariah, Jatim Tak Punya Bank Umum Syariah

Kamis, 13 Juni 2024 - 21:09 WIB

Sekolah Alam Pacitan Masuk Top 10 World’s Best School Prize 2024

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:10 WIB

Khofifah Tegas Serukan Stop Pekerja Anak, Dorong Penuhi Hak dan Kesejahteraan Anak

Kamis, 13 Juni 2024 - 20:00 WIB

Peparprov II Jawa Timur Digelar, Ponorogo Kirim Tujuh Atlet

Kamis, 13 Juni 2024 - 19:06 WIB

Tamasya Sama Mas Tarjo, Satu-satunya Inovasi Layanan Posyandu di Sidoarjo

Kamis, 13 Juni 2024 - 18:23 WIB

3 Petahana KPU Magetan Terpilih Kembali

Kamis, 13 Juni 2024 - 17:23 WIB

Ketika BUMD Harus Jadi Penopang PAD Jatim Tahun Depan, Jadi Bahan Diskusi Panel BUMD Outlook 2025 

KANAL TERKINI

PAMEKASAN,KANALINDONESIA.COM-Warga menikmati suasana Pantai Wisata Jumiang, Pamekasan, Jawa Timur, Kamis (13/6/2024).Capaian PAD wisata tahun 2022 hanya berkisar 37,49 persen, atau setara dengan Rp33 juta. Sedangkan target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp90 juta. Pada tahun 2023 kembali mengalami hal yang lebih parah, dari target PAD yang ditetapkan sebesar Rp710 juta, hanya dicapai Rp4,19 persen, atau setara dengan Rp29 juta, PAD yang ditetapkan sekitar  Rp100 juta di tahun 2024 akan dicapai 100 persen selama setahun. Foto/KI/S Kurniawan

KANAL FOTO

Target PAD Sektor Wisata Pamekasan

Kamis, 13 Jun 2024 - 23:11 WIB

KANAL PACITAN

Sekolah Alam Pacitan Masuk Top 10 World’s Best School Prize 2024

Kamis, 13 Jun 2024 - 21:09 WIB