SURABAYA, KANALINDONESIA.COM: Perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengawasi kelangkaan minyak goreng jelang Ramadhan, nampaknya langsung dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Ditreskrimsus Polda Jawa Timur.

Dengan sasaran beberapa pasar tradisional, pasar modern sampai toko retail, Tim Satgas pun melakukan pemantauan dan pengawasan ketersediaan minyak goreng di Jawa Timur. Pengawasan ini dilakukan bersama dengan stakeholder dan pihak terkait.

Kasubdit Unit IV Subdit I (Indagsi) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, AKBP Oki Ahadian menyampaikan pedagang minyak seharus tetap memasarkan minyak goreng ke masyarakat dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

“Untuk itu, kami membantu pemerintah, memberi pemahaman ke pelaku usaha secara khusus pasar tradisional agar minyak goreng dapat dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah pada umumnya,” ujarnya, Kamis (17/3).

Berdasarkan ketetapan Menteri Perdagangan (Mendag) yang membuat ketentuan baru harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng yaitu Rp 11.500/liter untuk kemasan curah, Rp 13.500/liter untuk kemasan sederhana, dan Rp 14.000/liter untuk kemasan premium.

Pihaknya pun mengimbau kepada masyarakat adanya minyak goreng dengan harga yang terjangkau, bukan berarti masyarakat dapat memborong seluruh stok yang ada atau panic buying.

“Ini kami membantu pemerintah untuk bisa mensosialisasikan ke seluruh pihak baik produsen dan konsumen,” ujarnya.

Terkait polemik minyak goreng, beberapa waktu terakhir, polisi menemukan sejumlah dugaan pelanggaran hukum dalam proses pendistribusian minyak goreng. Akhirnya, Polri mengultimatum pengusaha agar tak menghambat distribusi minyak goreng.

Sejumlah pelanggaran ditemukan di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Modus yang dilakukan beragam, mulai melakukan penjualan minyak goreng palsu, dugaan penimbunan di gudang, hingga pengalihan fungsi minyak goreng curah untuk kebutuhan rumah tapi menjadi untuk industri. Ady