BANDA ACEH, KANALINDONESIA.COM: Pasca diusulkan kriteria Pj Gubernur oleh DPRA setelah memperhatikan keinginan masyarakat Aceh sebagaimana dalam konferensi pers DPRA dan juga hasil masukan ulama yang dituangkan dalam tausiah ulama yang disampaikan MPU, sejumlah elemen melakukan pengkajian terkait sosok ideal Pj Gubernur harapan rakyat Aceh.
“Alhamdulillah, kita sudah kaji berdasarkan kriteria yang disampaikan DPRA dan juga hasil tausiah ulama. Setelah memperhatikan track record dan rekam jejak digital sosok Pj Gubernur yang muncul, kita meyakini Dr Tgk M Adli Abdullah SH MCL adalah sosok paling ideal berdasarkan kriteria tersebut. Tentu selanjutnya kebijakan dan kebijaksanaan merupakan hak perogratif Pak Presiden,” ungkap Ketua Aceh Kreatif Delky Nofrizal Qutni, Cicit Raja Aceh Tuwanku Warul Walidin, Ketua Umum FPMPA Muhammad Jasdi, Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba, Wabendum PB PII Furqan Raka dan Tokoh Muda Gayo Lues Agung Sanjaya, Tokoh Muda Aceh Singkil, MJirin kepada media, Rabu (18/05/2022).
Delky Nofrizal menjelaskan, kriteria pertama yang direkomendasikan DPRA berdasarkan suara masyarakat Aceh adalah orang Aceh yang beragama Islam dan mampu menjalankan syariat Islam serta memahami masalah Aceh. Baik menyangkut sejarah sosial, politik, kearifan lokal dan budaya Aceh.
“Sebagaimana kita ketahui, sosok Dr Tgk M Adli Abdullah SH M.CL merupakan putera Aceh yang sangat merupakan anak ulama dan pendiri Dayah Najmul Hidayah Aljiziyah sehingga tentunya memiliki kedekatan dengan ulama dan kalangan dayah di Aceh, serta mampu menjalankan syari’at islam. Di samping itu, beliau juga merupakan seorang akademisi hukum unsyiah yang bergelut di bidang budaya dan memiliki pemahaman baik terhadap sejarah dan perpolitikan Aceh, serta terbukti memahami dan selama ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal Aceh,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Delky, rakyat juga menginginkan sosok yang komitmen yang kuat untuk menjaga perdamaian, pembangunan berkelanjutan dan memperjuangkan penguatan kewenangan Aceh serta perpanjangan dana Otsus Aceh melalui revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
“Secara rekam jejak dapat dilihat bahwa Dr. Tgk. M. Adli Abdullah SH M.CL merupakan tokoh terlibat aktif dalam perdamaian Aceh, hingga dirinya diundang secara khusus dalam Parlemen Uni Eropa pada Mei tahun 2005 di Brussel. Sebagai sosok akademisi di Fakultas Hukum tentunya beliau sangat mampu menterjemahkan poin per poin UUPA dan memahaminya,” katanya.
Ketua FPMPA, Muhammad Jasdi menambahkan, rakyat Aceh sebagaimana rekomendasi usulan DPRA menginginkan sosok yang mempunyai komitmen untuk membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan semua pihak, terutama dengan pemerintah pusat, DPRA, ulama dan seluruh elemen masyarakat Aceh.
“Secara track record tidak diragukan lagi bahwa kemampuan komunikasi yang humanis yang selama ini ditunjukkan oleh Dr. Tgk M. Adli Abdullah, yang pernah terlibat aktif di berbagai organisasi sosial dan budaya. Selain itu, kemampuan komunikasi multipihak itu juga ditunjukkan selama menjalankan tugas sebagai Staf Khusus Menteri yang ditugaskan ke berbagai daerah termasuk NTT hingga ke Papua. Ini menjadi modal penting untuk mensinergiskan pembangunan Aceh ke depannya,”katanya.
Point berikutnya, Pj Gubernur Aceh harus mempunyai komitmen menjamin netralitas dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
