“Sebagai kalangan civil dan ASN tentunya Tgk Adli Abdullah mampu menjaga netralitas dan integritas. Hal ini juga terbukti ketika adanya info parpol yang memasukkan nama beliau secara tegas menolak demi integritas dan netralitasnya, hal ini tercatat dalam jejak digitalnya,” tambah pria yang akrab disapa Jhon Jasdi itu.
Sementara itu, Koordinator Kaukus Pemuda Aceh (KPA) menyebutkan kriteria lainnya yang diinginkan rakyat yakni memiliki komitmen menyelesaikan permasalahan bendera dan lambang Aceh dan menuntaskan program reintegerasi yang belum tuntas terlaksana.
“Secara rekam jejak keterlibatan Tgk Adli Abdullah dalam memberikan pandangan dan masukan demi adanya solusi terhadap persoalan bendera dan lambang Aceh juga tidak diragukan, hal ini tercatat dalam rekam jejak digital beliau. Sosok Tgk Adli Abdullah juga merupaka “pejuang” yang memberikan berkonstribusi aktif dalam rehab rekon Tsunami Aceh tahun 2004. Secara prestasi, Adli juga pernah meraih penghargaan bergengsi dari CHF sebagai Building a Better World Award bersama senator George G. Mitchel di Washington DC tahun 2006. Jadi untuk menyelesaikan persoalan tersebut tentunya sosok yang memiliki rekam jejak dan memahami betul persoalannya, disini Tgk Adli Abdullah jauh lebih ideal dibandingkan nama lain yang sudah muncul,” jelas Hasbar.
Sementara itu, Wakil Bendum PB PII Furqan Raka menambahkan, harapan masyarakat yang tertuang dalam kriteria Pj Gubernur Aceh yakni komit memperjuangkan program-program strategis nasional untuk meningkatkan perekonomian, menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Aceh.
“Komitmen Tgk Adli Abdullah terkait Program Strategis Nasional sudah terbukti dengan keterlibatan beliau dalam hal lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, walau hari ini terkendala, karena butuh komitmen pemerintah daerah yang tinggi, dan Tgk Adli sosok yang punya komitmen yang tinggi untuk mengoptimalkan realisasi PSN tersebut”. Bahkan, beliau juga memiliki peran ketika jalan tol yang menghubungkan Aceh dan Sumatra Utara terancam dicoret, Tgk Adli dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD BARA JP Aceh giat dan gencar memediasi agar proyek ini tidak dicoret dalam PSN. Ini jelas menunjukkan bahwa bicara PSN, sejak lama Tgk Adli Abdullah sangat komitmen dan ikut berkontribusi,” sebut pemuda asal kabulaten Bireuen itu.
Berikutnya Tokoh muda Gayo, Agung Sanjaya mengatakan, Pj Gubernur Aceh berkomitmen mempertahankan keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
” Sebagai sosok yang pernah terlibat di kalangan aktivis, dan pernah menjabat penasehat Gubernur Aceh periode 2012-2017 beliau tentunya sangat memahami betul persoalan pentingnya JKA bagi masyarakat Aceh, serta upaya-upaya yang mesti dilakukan untuk keberlanjutan JKA,” kata Agung.
Selanjutnya tokoh muda Aceh singkil, M Jirin Capah secara tegas menyatakan sangat sepakat dengan kriteria yang diajukan DPRA, salah satunya yakni mempunyai komitmen menjalankan butir-butir MoU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya.
