“Kelompok inilah yang harus diselamatkan lewat publikasi, sosialisasi, inovasi teknologi digitalisasi inkusif. Pertama, teknologi digitalisasi yang ramah pada kelompok perempuan, anak, disabilitas, minoritas atau sosial inklusi.
“Kedua, mendukung Pemda, Pemdes melakukan upaya kesetaraan gender 2030 dengan memperkuat perencanaan, penganggaran, pembangunan yang berpihak pada kelompok GEDSI dengan mempermudah dalam mengakses teknologi digitalisasi.
“Ketiga, memperkuat kolaborasi semua pihak untuk meningkatkan aksesnya pada kelompok GEDSI (Kesetaraan Gender, Perempuan, Disabilitas, Lansia, dan Inklusi Sosial) terhadap teknologi digitalisasi,” tutur Siska.
Maka, Sekolah Perempuan Gresik memberikan seruan dukungan pada pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender 2030 dalam bentuk :
1. Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan Inklusi Ramah perempuan dan anak, disabilitas, lansia, dan kelompok minoritas;
2. Seluruh anak perempuan untuk Sekolah Tinggi;
3. Meningkatkan UMKM perempuan;
4. Meningkatkan inovasi teknologi ramah GEDSI;
5. Meningkatkan perempuan melek teknologi;
6. Kabupaten sampai Desa Nol Kekerasan Seksual;
7. Meningkatkan perempuan bekerja dengan upah layak;
8. Mempercepat pengesahan RUU PPRT;
9. Memperkuat penegakan UU TPKS; dan
10. Memperkuat penanganan bencana yang ramah GEDSI. (ari)
