Oleh : Natalius Pigai
Penulis adalah Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM)
“Sekian lama Jakarta anggap sebelah mata PNG hanya sebagai Pemain Kawasan Melanesia. Hari ini, Marape membawa PNG sebagai pemain global khususnya Konflk Indo Pasifik, Pasifik & penetrasi Tiongkok, Rusia dan USA”..
Ada yang ingat 21 tahun silam, ketika Perdana Menteri Australia, Jhon Howard berkunjung Ke Indonesia pada tanggal 7-9 Februari 2002, muncul reaksi pro dan kontra terhadapnya. MPR/DPR melalui Amin Rais menolak menerima kedatangannya, berbagai elemen mahasiswa, masyarakat berdemontrasi di istana negara maupun juga di kedutaan besar Australia, demikian pula Mahasiswa UGM menolak menerimanya hingga akhirnya aksi bentrokan yang menyebabkan Wakapolres Sleman berdarah.
Penolakan terhadap Perdana Menteri Australia disebabkan oleh sikap Australia atas konflik di Papua. Sejak saat itu Indonesia mulai merintis untuk membentengi diri dengan sebuh agreement antara Indonesia dan Australia bidang Pertahanan.
Namun demikian, perjanjian pertahanan tersebut tidak mampu membungkam Australia dalam menyikapi berbagai persoalan di Papua. Beberapa laporan dari lembaga-lembaga NGO maupun pihak gereja telah melaporkan bahwa di Papua sedang terjadi Pemusnaan Etnik secara perlahan-lahan (slow motion genocide), atau Partai Hijau Australia tetap juga menyuarakan sikap kritisnya atas Papua.
Demikian pula Selandia Baru, baik pemerintah maupun berbagai NGO dan Gereja senantiasa bersuara atas jeritan kemanusiaan yang diderita di Papua Barat. Pada saat ini juga di saat Pilot Susy Air berkebangsaan Selandia Baru disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional OPM pimpinan Egianus Kogoya Australia dan Selandia Baru belum menunjukkan respons, bahkan terlihat semacam melihat dan menguji apakah Indonesia mampu membebaskan tawanan OPM tersebut.
Seringkali Indonesia cenderung reaktif (parno) melihat Australia, sebab Australia selalu gencar menyuarakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi bahkan telah mendorong bebagai elemen di Timor-Timur untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Sedangkan Papua New Guinea (PNG), di samping merupakan sebuah negara yang berbatasan dengan ujung timur kartografis negara Indonesia, PNG juga memiliki hubungan pertalian etnis yang sangat kuat dengan penduduk asli masyarakat Papua.
PNG adalah negara satelitnya para aktivis politik Organisasi Papua Merdeka baik disayap diplomasi maupun sayap militer TPN (Tentara Pembebasan Nasional). Dimana wilayah perbatasan dijadikan garis terdepan (front liner) para aktivis menuju daerah sasarannya maupun juga front liner menuju tempat proteksi.
PNG didukung oleh Australia juga memberikan publisitas internasional bagi perjuangan Papua Barat, melalui masalah-masalah; pelintas batas, penyanderaan, pengungsian, gerilya, dll. Maka secara geopolitik, PNG memiliki posisi yang strategis bagi labilitas integrasi bangsa ini.
Harus dipahami pula bahwa, PNG merupakan salah satu negara yang paling besar dan terluas di kawasan Pasifik Selatan, baik jumlah penduduk, perekonomian, pertahanan keamanan juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah ruah.
Namun demikian, secara ekonomi, PNG dan Indonesia belum dapat berpengaruh dan pendapatan negaranya tidak ada signifansi dalam APBN Indonesia. Demi stabilitas politik itulah maka ada kecenderungan dari pihak Depatemen Luar (Deplu) Negeri RI dan Dephankam membuka kasat mata ke PNG dan Kawasan Pasifik Selatan dalam intensifikasi Diplomasi dan Intelijennya.
Yang menjadi persoalannya adalah sejauhmana suksesnya dari upaya yang dibangun oleh Deplu, apakah PNG telah menerima bujukan Indonesia? Dimanakah posisi PNG dan bagaimana realisasi hubungan diplomatik PNG-Indonesia selama ini? Dan bagaimana dampak positif dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke PNG?.
