Dalam kondisi ini, PNG berada pada posisi yang dilematis, keberpihakan pada Indonesia musti meninggalkan saudaranya (moyangnya) yang telah lama terjalin tali persahabatan mereka. Begitu pula menempatkan kepentingan pertalian etnis dengan meninggalkan stabilitas kawasan menjadi tantangan utama bagi negaranya.
Karena itu, netralitas politik luar negeri sangat dibutuhkan, namun sebagai negara dominion Australia, PNG tidak dengan otoritas menentukan misi yang jelas dan tegas dalam politik luar negeri mereka. Australia sebagai kulit putihnya ada muatan-muatan politik yang seringkali menggoncangkan Indonesia membuat Indonesia mesti memandang Papua New Guinea dengan profil politik yang sama.
Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana menentukan formula yang tepat, cemat dan menentu untuk mencari alternatif penyelesaiannya, bukan memaki-maki dengan sikap yang emosional yang justru memperburuk hubungan diplomatik kedua negara, seperti yang dilakukan ketika kedatangan Jhon Howard atau juga kata-kata rasis yang ditunjukkan kepada Perdana Menteri Marape dan rombongan ketika kunjungan kenegaraan ke Indonesia tahun 2022.
Marape Jenius
Berubahnya visi perjuangan OPM dari konfrontatif dan gerilya ke politik diplomasi seperti yang dirintis dan dimainkan awal tahun 2000 oleh Thom Beanal dan Theys Eluay (Almarhum) serta Presidium Dewan Papua lainnya ini, dalam 2000-2014 PNG kurang berpengaruh bagi perjuangan Papua Bagian Barat.
Sebab pengaruh PNG selama ini adalah seputar perlindungan terhadap pelarian politik, para pengungsi politik, aktivitas gerilya, latihan militer, penyanderaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari profil perjuangan orang Papua pada masa silam.
Berubahnya model perjuangan OPM yang semula dari hutan ke kota dengan cara berdiplomasi lewat kampanye HAM dan gugatan atas keganjilan integrasi politik (pelurusan sejarah politik) kelihatannya mendapat simpati, baik dari negara-negara lain maupun juga lembaga-lembaga internasional yang bergerak masalah hak asasi manusia, termasuk lembaga lembaga keagamaan dunia.
Namun sejak 2014, dan terlebih sejak Marape menjadi Perdana Menteri Papua New Guinea diplomasi yang dimainkannya sedikit menggoncang sanubasi politisi, pengamat militer dan pertahanan di Indonesia.
Apalagi Marape dalam Sidang Umum PBB di New York dalam pidatonya menyatakan bahwa “kami memiliki masalah keluarga kami yang ada di sebelah barat di wilayah perbatasan negara kami”.
Pernyataan Marape tersebut bukan tanpa akar dan alasan, tetapi mengerti betul persoalan Papua Barat termasuk berbagai pelanggaran HAM dan Deployment militer secara berlebihan di Papua akhir-akhir ini.
Oleh karena itu, semula Joko Widodo menganggap PNG bukan apa-apa dan siapa-siapa, tetapi dengan kunjungan Jokowi baru-baru ini mengindikasikan bahwa, di masa yang akan datang PNG akan memainkan peran penting baik di Kawasan Pasifik Selatan, Indo Pasifik juga soal Papua yang akan menjadi ancaman perubahan kartografi Indonesia. Bagaimana tidak mungkin kehadiran militer Amerika di Port Moresby telah membentuk segitiga triangle Darwin di Selatan, Philipina/Okinawa di Utara dan Port Moresby di Timur terlihat semacam membentengi Papua.
Hubungan Diplomatik Yang Tak Menentu
Kenyataan menunjukkan bahwa, hubungan diplomatik Indonesia dan Australia/PNG hingga kini masih tidak menentu. Hal ini disebabkan oleh berbagai peristiwa yang terjadi secara sporadis maupun bersama di wilayah perbatasan.
