SURABAYA KANALINDONESIA.COM – Komisi E DPRD Jatim geram dengan prilaku sekolah yang memberatkan orang tua siswa dengan mengharuskan mereka mengeluarkan uang jutaaan rupiah hanya untuk membeli seragam sekolah.

Prilaku “Mewajibkan” yang sebenarnya lebih terlihat layaknya “bisnis seragam” Ini diakui para wakil rakyat ini sebagai sikap yang tidak sesuai dengan kebijakan TISTAS yang selalu digembar gemborkan oleh Pemrov Jatim.

Padahal di lapangan program ini seolah hanya slogan tanpa aksi. Minimal ini bisa dilihat dari harga seragam sekolah SMA Negeri di Tulungagung, Jawa Timur. Harga seragam untuk siswa SMA Negeri itu menjadi bahan perbincangan karena mencapai Rp 2,3 juta.

Memang harga tersebut bukan untuk satu seragam, melainkan satu set yang terdiri dari 10 jenis seragam dan berbagai atributnya. 10 jenis seragam sekolah itu adalah putih abu-abu, Pramuka, batik, khas, jas almamater, kaus olahraga, ikat pinggang, tas, atribut dan jilbab bagi siswi muslim yang berjilbab. 

Namun jika dihitung, harga satu setel seragam putih abu-abu dari sekolah itu harganya masih jauh lebih tinggi dari harga satu setel seragam sekolah termahal di pasaran.

Selain itu, seragam yang diperoleh juga tidak dalam bentuk jadi, melainkan hanya berbentuk kain bahan seragam sehingga para orang tua siswa masih harus mengeluarkan biaya untuk menjahitkan.

Melihat kejadian di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung ini, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana langsung merespon keras.

Kejadian ini menurut politisi yang juga Kakak kandung Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung ini menunjukkan program sekolah gratis berkualitas (Tistas) masih jauh dari harapan masyarakat.

“Pendidikan gratis namun kenyataanya banyak keluhan masih adanya tarikan-tarikan,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini saat dikonfirmasi, Sabtu (22/7/2023).

Tidak mau terus menjadi polemik, Renny pun menjadwalkan segera untuk rapat dengar pendapat (RDP) terkait banyaknya keluhan orang tua soal PPDB dan adanya harga seragam yang mencapai Rp2,3 juta ini. “Segera Kami minta jadwalkan untuk RDP terkait banyaknya keluhan,” tegasnya.

Terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi menegaskan Kemendikbudristek wajib mengevaluasi sistem PPDB, khususnya zonasi yang selama ini celahnya dimanfaatkan dengan pindah KK yang diduga juga melibatkan Dispendukcapil.

“Permainan di Diknas, Kacabdin dan Kepala Sekolah ini harus disikapi serius oleh Dewan, khususnya Komisi E,” tegasnya.

Gubernur, kata Mathur, harus membuat kebijakan yang tegas dan rigid terkait PPDB yang dijabarkan dengan Juknis oleh Dinas Pendidikan Jatim.

“Pemerataan pendidikan tidak jalan di Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya. Praktik menarik sumbangan/infaq berkedok Pengembangan pendidikan oleh Komite Sekolah harus dihentikan. Jargon Sekolah Gratis hanya Lips Service dan ngapusi rakyat Jawa Timur. Buktinya Gubernur tutup mata dengan praktek pungli di SMA/SMK,” bebernya.

Politisi asal Madura ini juga mengkritisi jual beli seragam dengan alasan koperasi sekolah ini sangat memberatkan wali siswa. “Dan ini perbuatan zalim yg berkepanjangan tanpa solusi,” jelasnya.

“Program seragam gratis yang dulu pernah dianggarkan oleh Dinas Pendidikan, lanjut Mathur, sampai sekarang tak jelas realisasinya,” tambahnya.

Penghargaan di bidang pendidikan yang selama ini dibanggakan oleh Gubernur, kata Mathur, ternyata bersenang-senang diatas penderitaan orang miskin yang tak mampu mengakses pendidikan berkualitas.

“Pimpinan Komisi E harus bersikap tegas terhadap praktik-praktik kotor di tiap sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan harus bertanggung jawab,” pintanya.

Sementara, anggota Komisi E DPRD Jatim, Adam Rusydi mengungkapkan bahwa secara aturan memang tidak diperkenankan. “Kami akan menelusuri lebih dalam lagi terkait temuan pembelian seragam yang menurut pemberitaan harganya dua kali lipat dari harga pasaran,” ungkap politisi muda Partai Golkar ini.

Adam menyebut, perlu dilakukan pengusutan tuntas terkait keluhan yang dialami oleh para orang tua siswa. Ia pun memastikan, Komisi E bakal mengawal polemik itu. 

“Apabila masyarakat dirasa ada yang kurang pas terkait kebijakan di SMA/SMK di wilayah tuluagung, komisi E DPRD Jatim akan menerima dan menindaklanjuti aduan tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, ramai pemberitaan orang tua siswa baru SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung dibebani biaya pembelian kain seragam dan atribut sebesar Rp 2.360.000. nang