Oleh : H. Ahyar Wahyudi, S.Kep.Ns.,M.Kep.,FIHFAA, FISQua, FRSPH (LAFKI surveyor), dr. Friedrich Max Rumintjap, Sp. OG. (K) MARS, FIHFAA, FISQua, FRSPH( Chairman LAFKI),Kolonel laut Dr.dr.Hisnindarsyah Sp.KL subsp.KT(K), SE M.Kes MH, C.FEM, FISQua FRSPH ( Surveiyor LAFKI), Hj. Nurhikmah, SST, M.Kes, FISQua (LAFKI surveyor).
Correspondence: orange.kelabu@gmail.com, Surveior LAFKI, Fellow of Indonesia Health Facilities Accreditation Agency, Fellow of International Society for Quality in Care, Fellow of Royal Society for Public Health.
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Dalam konteks pelayanan kesehatan, konsep kualitas tidak dapat dilepaskan dari dua komponen utama: aksesibilitas dan kompetensi. Seneca, seorang filsuf Romawi kuno, pernah mengatakan, “Sebagai warga negara, hak dasar manusia adalah mendapatkan yang terbaik dari negaranya,” dan dalam hal ini, berarti pelayanan kesehatan berkualitas. Aksesibilitas fasilitas kesehatan, sesuai dengan pemikiran Seneca, mencerminkan bagaimana negara memenuhi tanggung jawabnya untuk warganya. Selanjutnya, menurut Dr. William Osler, yang dianggap sebagai Bapak Kedokteran Modern, “Tanpa instrumen yang tepat, seorang dokter seperti mata tanpa tangan.” Peralatan kesehatan yang sesuai standar, aman, dan mutakhir merupakan pengejawantahan dari filosofi Osler, mengukuhkan pentingnya alat sebagai pilar utama dalam pelayanan kesehatan yang efektif.
Namun, alat kesehatan sendiri tidak akan optimal tanpa didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Sejalan dengan pemikiran Dr. Max Gerson, seorang inovator dalam terapi nutrisi, yang menyatakan, “Pengobatan bukanlah sekadar mengaplikasikan alat, melainkan juga memahami pasien.” Ini menunjukkan bahwa keberadaan alat kesehatan mutakhir harus diimbangi dengan kemampuan tenaga kesehatan untuk menggunakannya dengan bijak. Undang-Undang Kesehatan Indonesia memfasilitasi penciptaan ekosistem kesehatan yang optimal melalui regulasi pengelolaan alat kesehatan. Sebuah studi oleh Rahmiyani (2019) memperkuat argumen ini dengan mengungkapkan hubungan positif antara ketersediaan peralatan berkualitas dan kepuasan pasien. Dengan demikian, kolaborasi antara alat, tenaga kesehatan yang kompeten, dan kebijakan yang mendukung, akan melahirkan pelayanan kesehatan yang prima untuk masyarakat.
Berdasarkan kajian Roza (2016), ditemukan suatu anomali dalam praktik pemeliharaan alat medis di rumah sakit. Kegiatan pemeliharaan cenderung hanya berfokus pada perbaikan alat yang rusak dan kurang memberi perhatian pada pemeliharaan preventif yang terjadwal. Paradigma ini menimbulkan risiko terhadap efektivitas alat dan kualitas layanan kesehatan. Dalam konteks yang sama, Auliani (2021) dan Veni (2020) mempertegas bahwa eksistensi pemeliharaan alat medis di beberapa rumah sakit belum mencapai standar optimal. Penelitian tambahan oleh Citra, Ayu Menola (2016) juga menggambarkan bahwa langkah-langkah pemeliharaan preventif dan pengawasan terhadap peralatan kesehatan masih kurang intensif. Membangun dari temuan ini, dapat diusulkan suatu model pemeliharaan berkelanjutan berdasarkan konsep “Perawatan Proaktif” dimana alat kesehatan tidak hanya diperbaiki saat rusak, namun dianalisa lebih mendalam untuk mengetahui penyebab utama kerusakannya sehingga dapat dicegah jauh-jauh hari. Dengan demikian, pemeliharaan alat kesehatan dapat berjalan lebih efisien, meningkatkan ketahanan alat, serta memaksimalkan layanan kepada pasien.
Dalam kerangka kerja “Perawatan Proaktif”, setiap instrumen kesehatan diperlakukan bukan sekadar sebagai alat, melainkan sebagai entitas yang memerlukan pemahaman holistik mengenai siklus hidupnya. Bukan hanya soal “bagaimana memperbaikinya” tetapi lebih kepada “bagaimana mencegahnya rusak”. Menyusun basis data historis kerusakan alat dan intervensi yang dilakukan dapat menjadi langkah awal. Data ini kemudian dianalisis dengan metode analitik tertentu untuk mendeteksi pola kerusakan yang berulang dan potensi risiko di masa depan.
