Tim Hukum Tiga Pasangan Capres dan KPU Serahkan Kesimpulan Sidang PHPU Presiden

- Editor

Selasa, 16 April 2024 - 23:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dokumen kesimpulan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden diserahkan ke MK oleh Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin dalam konferensi pers di Gedung MK (Foto: MKRI)

Dokumen kesimpulan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden diserahkan ke MK oleh Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin dalam konferensi pers di Gedung MK (Foto: MKRI)


Pelanggaran Etika dan Nepotisme

Di hari yang sama, Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga menyerahkan kesimpulan sidang PHPU Presiden Tahun 2024. Dokumen kesimpulan sidang diserahkan secara resmi oleh Todung Mulya Lubis.

“Kami sudah menyerahkan kesimpulan, nah ini buktinya, tanda terima penyerahan kesimpulan yang kami serahkan ke MK,” kata Todung sembari menunjukkan tanda terima serah terima dokumen dari Kepaniteraan MK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Todung menyampaikan, dalam dokumen kesimpulan tersebut terdapat beberapa kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk disimak Majelis Hakim Konstitusi. Menurut Todung, pelanggaran-pelanggaran ini yang menjadikan Pilpres 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang. Pelanggaran dimaksud, di antaranya, pelanggaran etika, dan nepotisme.

Baca Juga :  Menkumham Terima Gelar Adat kerajaan Gowa

“Pelanggaran etika ya yang terjadi dengan kasat mata. Pelanggaran etika terlihat dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melanggengkan syarat pencalonan untuk anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden. Kalau membaca keterangan Romo Magnis Suseno, itu sangat jelas dikatakan oleh Romo Magnis bahwa proses pencalonan yang melanggar etika berat itu adalah pelanggaran etika berat,” ucap Todung.

Baca Juga :  Survei LKPI : Faida Sosok Pemimpin Pilihan Masyarakat Jember di Pilkada 2024

Pelanggaran berikutnya, sambung Todung, nepotisme yang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan anaknya dalam Pilpres 2024. Aksi nepotisme Kepala Negara itu dinilai melanggar TAP MPR yang melarang adanya praktik nepotisme dalam pemilihan umum.

“Ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mendorong anak dan menantunya itu adalah bagian dari nepotisme,” ujar Todung.

Berita Terkait

Menkumham Terima Gelar Adat kerajaan Gowa
Survei LKPI : Faida Sosok Pemimpin Pilihan Masyarakat Jember di Pilkada 2024
Soal Dugaan Politik Uang, KAKI Minta Aparat Hukum Turun Tangan Awasi Pilkada Kaltim
Bertemu Presiden Jokowi, Khofifah dan Rektor Unair Serahkan Konsep untuk Indonesia Maju 2034
Pentingnya Melestarikan Modal Alam Biru Melalui Inisiatif Strategis
Mantan Kapolres Cirebon Kota Ingatkan Netizen Tidak Sebar Berita Hoaks Terkait Kasus Vina
Ribuan Warga Bersholawat Padati Kegiatan Peluncuran Pilbup Pilwabup Pamekasan 2024
Unggul di Survei LKPI, Paniel Waker Layak Pimpin Kabupaten Puncak, Papua

Berita Terkait

Jumat, 14 Juni 2024 - 12:28 WIB

Menkumham Terima Gelar Adat kerajaan Gowa

Jumat, 14 Juni 2024 - 02:33 WIB

Survei LKPI : Faida Sosok Pemimpin Pilihan Masyarakat Jember di Pilkada 2024

Rabu, 12 Juni 2024 - 19:04 WIB

Soal Dugaan Politik Uang, KAKI Minta Aparat Hukum Turun Tangan Awasi Pilkada Kaltim

Selasa, 11 Juni 2024 - 21:21 WIB

Bertemu Presiden Jokowi, Khofifah dan Rektor Unair Serahkan Konsep untuk Indonesia Maju 2034

Selasa, 11 Juni 2024 - 20:32 WIB

Pentingnya Melestarikan Modal Alam Biru Melalui Inisiatif Strategis

Senin, 10 Juni 2024 - 15:41 WIB

Mantan Kapolres Cirebon Kota Ingatkan Netizen Tidak Sebar Berita Hoaks Terkait Kasus Vina

Senin, 10 Juni 2024 - 12:27 WIB

Ribuan Warga Bersholawat Padati Kegiatan Peluncuran Pilbup Pilwabup Pamekasan 2024

Minggu, 9 Juni 2024 - 15:17 WIB

Unggul di Survei LKPI, Paniel Waker Layak Pimpin Kabupaten Puncak, Papua

KANAL TERKINI