Jaksa Agung Terima Laporan Audit BPKP Terkait Perhitungan Kerugian Negara dalam Perkara Komoditas Timah

- Editor

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/05/2024).

Penyerahan hasil audit tersebut sebagai kelengkapan pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022.

Laporan tersebut berkaitan dengan perbuatan jajaran oknum direksi PT Timah Tbk pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 yang telah melakukan persekongkolan dengan para smelter untuk mengakomodir penambangan timah ilegal yang seolah-olah kesepakatan kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP, mencapai Rp300 triliun, yang terdiri dari: kerugian atas kerja sama PT Timah Tbk dengan smelter swasta sebesar Rp2,285 triliun; kerugian atas pembayaran bijih timah kepada mitra PT Timah Tbk sebesar Rp26,649 triliun; Kerugian lingkungan sebesar Rp271,1 triliun.

Mengenai kerugian lingkungan yang dimaksud, merupakan akibat dari pengambilan bijih timah yang dilakukan para smelter yang bekerja sama dengan oknum PT Timah Tbk di wilayah IUP PT Timah Tbk secara ilegal sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Baca Juga :  KPK: Hasto dan Kusnadi Tandatangani Surat Penyitaan HP

Oleh sebab itu, perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kewajiban bagi PT Timah Tbk selaku pemegang IUP untuk memulihkan kerusakan yang terjadi.

Dengan telah diterimanya audit perhitungan kerugian keuangan negara, Tim Penyidik akan fokus untuk menuntaskan pemberkasan dan berkoordinasi dengan penuntut umum.

Penyerahan laporan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr. Febrie Adriansyah dan Deputi Bidang Investigasi pada BPKP Agustina Arumsari.

 

 

 

Berita Terkait

Kepala Bapanas Jelaskan Demurrage Beras yang Ramai dibicarakan KPK
KPK: Hasto dan Kusnadi Tandatangani Surat Penyitaan HP
Kejati Jatim Selidiki Dugaan Korupsi PT.INKA, Terkait Proyek di Luar Negeri
Menkumham Terima Gelar Adat kerajaan Gowa
Bertemu Presiden Jokowi, Khofifah dan Rektor Unair Serahkan Konsep untuk Indonesia Maju 2034
Pentingnya Melestarikan Modal Alam Biru Melalui Inisiatif Strategis
Mantan Kapolres Cirebon Kota Ingatkan Netizen Tidak Sebar Berita Hoaks Terkait Kasus Vina
Mantan Kapolres Cirebon Kota 2002-2005 Klarifikasi Terkait Tudingan Terhadap Keluarga Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 09:24 WIB

Kepala Bapanas Jelaskan Demurrage Beras yang Ramai dibicarakan KPK

Sabtu, 22 Juni 2024 - 05:49 WIB

KPK: Hasto dan Kusnadi Tandatangani Surat Penyitaan HP

Jumat, 21 Juni 2024 - 08:31 WIB

Kejati Jatim Selidiki Dugaan Korupsi PT.INKA, Terkait Proyek di Luar Negeri

Jumat, 14 Juni 2024 - 12:28 WIB

Menkumham Terima Gelar Adat kerajaan Gowa

Selasa, 11 Juni 2024 - 21:21 WIB

Bertemu Presiden Jokowi, Khofifah dan Rektor Unair Serahkan Konsep untuk Indonesia Maju 2034

Selasa, 11 Juni 2024 - 20:32 WIB

Pentingnya Melestarikan Modal Alam Biru Melalui Inisiatif Strategis

Senin, 10 Juni 2024 - 15:41 WIB

Mantan Kapolres Cirebon Kota Ingatkan Netizen Tidak Sebar Berita Hoaks Terkait Kasus Vina

Minggu, 9 Juni 2024 - 08:35 WIB

Mantan Kapolres Cirebon Kota 2002-2005 Klarifikasi Terkait Tudingan Terhadap Keluarga Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar

KANAL TERKINI

KANAL PONOROGO

Ribuan TPS di Ponorogo Bakal Dicoklit oleh Dua Petugas Pantarlih

Sabtu, 22 Jun 2024 - 10:16 WIB

KANAL NASIONAL

Kepala Bapanas Jelaskan Demurrage Beras yang Ramai dibicarakan KPK

Sabtu, 22 Jun 2024 - 09:24 WIB

KANAL NASIONAL

KPK: Hasto dan Kusnadi Tandatangani Surat Penyitaan HP

Sabtu, 22 Jun 2024 - 05:49 WIB