Oleh : Prof. Dr. Warsono, M.S.
Penulis adalah Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur periode 2022-2026, Ketua II Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (PP ISPI) periode 2014-2019, dan Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) periode 2014-2018, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa, dan Ketua Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Cabang Jawa Timur.
Sebulan belakangan rasa keadilan masyarakat seakan terkoyak. Belum selesai kasus Vina-Cirebon, muncul kasus putusan bebas terhadap Ronal Tanur oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas dugaan tindak pidana yang menyebabkan kematian Dini Sera Afriyanti.
Sementara kasus Vina masih menyisakan tanda tanya apa penyebab kematian Vina dan Eky, namun sudah ada tujuh anak yang dijatuhi hukuman seumur hidup, karena dianggap terbukti sebagai pembunuh Vina dan Eky.
Padahal logikanya jika terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan kematian seseorang yang bukan karena kehendak sendiri (suciade atau euthanasia), seharusnya ditentukan penyebab kematiannya terlebih dahulu.
Sementara yang memiliki kewenangan untuk menentukan penyebab kematian adalah dokter, khususnya dokter forensik, yang telah disumpah. Setelah diketahui penyebab kematiannya oleh perbuatan orang lain, kemudian dicari bukti permulaan yang cukup siapa yang melakukannya melalui penyelidikan dan penyidikan.
Dalam sistem hukum kita, putusan hakim didasarkan kepada keyakinan mereka terhadap fakta-fakta persidangan. Meskipun kadang fakta-fakta persidangan tidak selalu dijadikan dasar keyakinan hakim, seperti dugaan yang terjadi pada putusan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronal Tanur. Akibatnya, putusan tersebut menimbulkan protes dan demo yang dilakukan masyarakat di halaman pengadilan negeri Surabaya.
Dalam hal membuat putusan, hakim memiliki independensi, yang tidak boleh dan tidak bisa dipengaruhi atau diintervensi oleh siapapun juga. Keyakinan hakim menjadi penentu kebenaran, setidaknya putusan hakim dianggap sebagai kebenaran, jika tidak dibatalkan oleh majelis hakim di atasnya.
Hakim Penafsir Kebenaran
Dengan berlandaskan kepada asumsi bahwa, putusan hakim dianggap sebagai kebenaran, berarti hakim berperan sebagai penafsir kebenaran atas fakta dan alat bukti. Atau hakim memiliki kewenangan untuk membuat tafsir atas apa yang terjadi.
Persoalannya adalah apakah tafsir hakim itu didasari oleh kejujuran dan logika yang sehat?. Di sini mulai timbul keraguan. Paling tidak secara scientific kita boleh mempertanyakan dan meragukan.
Keraguan merupakan salah satu metode yang diajarkan oleh Rene Descartes seorang filsuf Perancis untuk menemukan kebenaran. Descartes memulai pendekatannya dengan skeptisisme (keraguan), sebagai cara untuk meragukan segala sesuatu yang tidak dapat dipastikan dengan keyakinan yang mutlak.
Menurut Descartes dalam toerinya “Cogito Ergo Sum” (aku berpikir maka aku ada) keberadaan pikiran adalah keberadaan yang pasti. Dan keberadaan manusia ditentukan oleh keberadaan berpikirnya, dalam arti manusia akan menjadi manusia jika ia berpikir. Pandangan ini merupakan kelanjutan dari pandangan Aristoteles yang menyatakan bahwa, man is animal rational (manusia adalah binatang yang berakal).
Dari pandangan Aristoteles tersebut menunjukkan bahwa, yang membedakan manusia dengan binatang adalah akalnya. Dan akal merupakan alat untuk berpikir, sehingga jika manusia tidak berpikir, maka sama saja dengan binatang.
