“Apabila ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 3/2025 dimaknai agar dapat menduduki jabatan pada Kementerian/Lembaga atau jabatan sipil lain, maka prajurit TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan sebagaimana petitum Para Pemohon 68/PUU- XXIII/2025, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena memperlakukan sama jabatan pada kementerian/lembaga dalam Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025 yang memang sejalan dengan tugas pokok TNI dengan jabatan pada kementerian/lembaga lain yang tidak menjalankan tugas yang dapat dilaksanakan oleh prajurit TNI,” terang Eddy.
Sementara terkait keterlibatan TNI dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU TNI, DPR menilai hal tersebut merupakan tugas TNI untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara dalam menghadapi ancaman multidimensial yang semakin kompleks di era digital. Utut menyampaikan keterlibatan TNI dalam ruang siber bukan dalam rangka menjalankan proses penegakan hukum, melainkan bersifat defensif dan strategis. Hakikat ancaman terhadap pertahanan nengara bersifat multidimensional yang mencakup di dalamnya ranah siber. Peran TNI dalam pertahanan siber tersebut telah diatur antara dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU TNI dan Permenhan Nomor 82/2014 tentang pedoman pertahanan siber. Untuk menanggulangi ancaman siber pada sektor pertahanan siber (cyber defense), sehingga peran TNI dalam ruang siber yang disebutkan Pemohon keluar dari ancaman siber pertahanan, merupakan suatu hal yang tidak beralasan.
“Konsep supremasi sipil dan hubungan sipil-militer perlu dilakukan dalam rangka penyeimbangan dan tidak boleh dimaknai sebagai hegemoni dari salah satu komponen bangsa. Supremasi sipil dalam sistem demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan politik berada di tangan pemimpin sipil yang dipilih rakyat yakni presiden. Sementara sistem militer berfungsi sebagai alat negara untuk menjaga pertahanan bukan pembuat kebijakan. Justru istilah dwifungsi menimbulkan dikotomi, kecurigaan, dan ketegangan yang merusak sistem checks and balances serta stabilitas politik dan pemerintahan. Maka keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 UU 3/2025 beserta Penjelasannya tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945,” urai Utut.
Kemudian DPR RI juga menerangkan terkait dalil pengujian muatan Pasal 53 ayat (4) UU TNI terkait perpanjangan batas usia perwira tinggi TNI bintang empat. Bahwa pasal tersebut merupakan norma perubahan yang didasarkan pada Putusan MK Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang mengamanatkan pembentuk undnag-undang melakukan revisi UU TNI terkait batas usia pensiun prajurit TNI. Di samping itu, sambung Utut, MK juga menyatakan batas usia pensiun prajurit TNI sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.
Sebab pasal a quo juga telah memberikan batasan berupa dua kali masa perpanjangan untuk satu tahun, sehingga sudah ada batasan yang jelas bagi Presiden apabila memandang masih memerlukan kemampuan perwira tinggi bintang empat TNI dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang dipimpinnya. Hal ini juga telah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak termasuk masyarakat.
“Sesuai amanat MK dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021 bahwa batas usia pensiun prajurit TNI merupakan open legal policy, sehingga norma a quo sudah dibentuk sesuai dengan UUD NRI 1945 terkait pembentukan undang-undang, yakni Pasal 5, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 21 UUD NRI 1945. Dengan demikian, Pasal 53 ayat (4) UU 3/2025 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945,” terang Utut.
