BANDUNG, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial (bansos) tidak direncanakan kepada 2.938 kepala keluarga (KK) yang terdampak penutupan sementara aktivitas tambang dan angkutan material di wilayah Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor. Setiap kepala keluarga menerima bantuan sebesar Rp3 juta.

Kebijakan penutupan sementara tambang di Parungpanjang dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025. Penutupan ini ditempuh sebagai langkah tegas pemerintah daerah akibat kerusakan lingkungan yang dinilai mengancam keselamatan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial telah dilaksanakan pada Desember 2025 dan dibagi ke dalam dua tahap.

Pada tahap I, bantuan disalurkan kepada 928 KK yang tersebar di lima desa di Kecamatan Parungpanjang, yakni Desa Cibunar, Lumpang, Gorowong, Dago, dan Jagabaya.

Sementara itu, tahap II menyasar 2.010 KK di empat desa Kecamatan Cigudeg, yaitu Desa Bunar, Cintamanik, Mekarjaya, dan Tegallega, serta empat desa di Kecamatan Rumpin, meliputi Desa Rumpin, Sukasari, Sukamulya, dan Mekarsari.

Ade menegaskan, pemerintah daerah memastikan penyaluran bantuan akan terus berlanjut pada tahun 2026.
“Masyarakat yang belum mendapat bantuan pada 2025 dipastikan akan menerima pada tahun 2026,” ujar Ade.

Ia merinci, pada tahap III, bantuan sosial akan diberikan kepada 6.216 KK di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin. Selanjutnya, pada tahap IV, sebanyak 9.077 KK di Kecamatan Parungpanjang, Cigudeg, dan Rumpin juga akan menerima bantuan.

Secara keseluruhan, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan penyaluran bansos kepada 15.293 kepala keluarga, sebagai bentuk komitmen Pemprov Jawa Barat dalam melindungi masyarakat yang terdampak kebijakan lingkungan dan keselamatan publik (Fey)