PAMEKASAN, KANALINDONESIA.COM: Penghargaan yang diraih Universitas Islam Negeri (UIN) Madura sebagai Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Implementasi Cash Management System (CMS) Terbaik Kabupaten Pamekasan Semester II Tahun 2025 dari KPPN Pamekasan bukan sekadar capaian administratif. Ia merupakan indikator transformasi tata kelola institusi yang berbasis profesionalisme, transparansi, dan modernitas manajerial.
Demikian dijelaskan Rektor UIN Madura Saiful Hadi, Rabu (25/2/2026). Dalam perspektif sosiologis, baginya capaian ini menunjukkan perubahan habitus birokrasi dari model administratif tradisional menuju model digital governance. Sementara dalam perspektif lain, penghargaan tersebut mencerminkan efektivitas sistem, efisiensi operasional, serta integritas dalam pengelolaan keuangan publik.
“Prestasi ini menandai bahwa universitas tidak hanya unggul dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga dalam tata kelola keuangan yang akuntabel dan adaptif terhadap sistem perbankan modern.
CMS merupakan sistem pengelolaan keuangan berbasis perbankan yang memungkinkan institusi melakukan transaksi secara cepat, aman, dan terintegrasi,” ujarnya.
Dalam konteks UIN Madura, implementasi CMS dinilai melalui dua instrumen utama, pertama, kecepatan dalam melakukan perintah pembayaran, baik untuk kebutuhan internal sivitas akademika maupun kepada vendor dan mitra kerja. Kedua, ketepatan, keamanan, dan akuntabilitas publik dalam sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan.
Kecepatan dan ketepatan merupakan dua indikator kinerja utama (key performance indicators) yang menentukan kualitas layanan organisasi. Organisasi publik yang lambat dan tidak presisi akan kehilangan kepercayaan stakeholder. Artinya dengan CMS, proses pembayaran tidak lagi bergantung pada prosedur manual yang panjang, tetapi berbasis sistem elektronik yang terstandar dan terdokumentasi secara digital.
Kecepatan transaksi mencerminkan efisiensi alur kerja (workflow efficiency). Kemampuan UIN Madura melakukan perintah pembayaran secara cepat menunjukkan, Koordinasi internal yang baik antara unit keuangan dan pengguna anggaran, disiplin administrative, dan integrasi sistem perbankan dengan mekanisme kerja institusi.
“Dalam perspektif sosiologi, percepatan layanan keuangan meningkatkan kepuasan sivitas akademika dan mitra kerja. Vendor yang menerima pembayaran tepat waktu akan memperkuat kepercayaan institusional. Sivitas akademika yang mendapatkan haknya tanpa penundaan merasakan keadilan administratif,” tembah Achmad Muhlis selaku Ketua Senat UIN Madura.
Kecepatan bukan sekadar teknis, tambahnya, tetapi juga simbol kehadiran negara dan institusi yang responsif.
Dimensi kedua dari penilaian CMS adalah ketepatan dan keamanan. Dalam teori tata kelola publik (good governance), akuntabilitas adalah prinsip utama, sementara Institusi publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap transaksi secara transparan. Artinya CMS memungkinkan, dokumentasi transaksi secara real-time, jejak audit digital yang jelas, pengurangan risiko kesalahan manual, pencegahan potensi penyimpangan.
Dalam perspektif manajemen risiko, sistem digital meminimalisir human error dan potensi fraud, yakni sistem yang transparan dalam membangun trust sosial. Sementara akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral institusi pendidikan yang mengelola dana negara.
Keberhasilan implementasi CMS menunjukkan bahwa UIN Madura telah bergerak menuju modernisasi birokrasi.
“Weber menyebutnya dengan birokrasi rasional sebagai sistem yang berbasis aturan, efisiensi, dan profesionalisme. Namun demikian, birokrasi modern tidak cukup hanya rasional saja, ia harus adaptif terhadap teknologi. CMS adalah bentuk digitalisasi tata kelola yang menjadikan sistem lebih transparan dan akurat,” terangnya.
