Oleh: Sugito, S.Sos, M.H.
Penulis adalah Staf Ahli Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Bidang Hubungan Antar Lembaga
JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini untuk mengenang gagasan besar Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang menjadi esensi dasar sebagai sebuah bangsa yang harus merdeka dari kebodohan dan ketidakberdayaan. Gagasan tersebut kemudian oleh founding father dijadikan konsensus dalam bernegara dengan meletakkan pada pasal 31 Undang-undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dimana Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Oleh karenanya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Bahkan Pemerintah diperintahkan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Presiden Prabowo sedang membangun visi besar, salah satunya melalui Asta Cita ke-6, yakni membangun Indonesia dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Misi ini menekankan bahwa pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini melibatkan peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah pedesaan.
Peringatan hari pendidikan tahun ini bisa dijadikan refleksi bagi kita semua; apakah pendidikan hari ini benar-benar telah menjadi jalan pembebasan bagi seluruh rakyat, terutama mereka yang tinggal di desa? Pertanyaan ini masih relevan ketika kita melihat satu fakta sederhana tetapi mendasar bahwa kemiskinan di Indonesia masih lebih banyak berada di desa, dan pada saat yang sama, kualitas pendidikan di desa juga tertinggal. Dua persoalan ini tidak berdiri sendiri, tapi keduanya saling terkait, saling menguatkan, dan dalam banyak kasus, saling mengunci.
Desa sebagai Episentrum Ketimpangan
Data terbaru menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia masih ada ketimpangan yang cukup lebar antara desa dan kota. BPS mencatat per September 2025, tingkat kemiskinan nasional memang turun menjadi sekitar 8,25 persen. Namun kemiskinan di wilayah perdesaan masih berada di kisaran 10,7 persen, jauh di atas perkotaan yang sekitar 6,6 persen.
Angka diatas mencerminkan realitas hidup jutaan masyarakat desa yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Lebih dari itu, angka tersebut juga menunjukkan bahwa desa masih menjadi episentrum kemiskinan struktural di Indonesia.
Meskipun BPS menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, hingga di tahun 2025 mencapai 9,07 tahun. Yang berarti rata-rata penduduk dewasa Indonesia telah menamatkan pendidikan hingga setara lulus SMP atau sedang menduduki kelas 1 SMA. Namun kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masih terlihat jelas dalam perbandingan antara wilayah perkotaan (10,08 tahun), jika dibandingkan dengan perdesaan yang masih diangka 7,97 tahun (baru setingkat kelas 1-2 SMP).
Dengan demikian, berarti sebagian besar penduduk di desa lebih rendah rata-rata lama sekolah yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain keterbatasan akses, kondisi ekonomi keluarga, dan minimnya fasilitas pendidikan lanjutan. Akibatnya, desa menghadapi situasi yang saling berkaitan, yakni kemiskinan ekonomi berjalan beriringan dengan kemiskinan pendidikan.
Pendidikan dan Pembangunan: Perspektif Kapabilitas
