Dalam kerangka teori pembangunan, kondisi diatas dapat dijelaskan melalui pemikiran Amartya Sen. Dalam karya monumentalnya Development as Freedom, Sen menegaskan bahwa pembangunan sejati bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan perluasan kebebasan manusia. Kebebasan yang dimaksud bukan hanya kebebasan politik, tetapi juga kebebasan untuk mengakses pendidikan, memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan dan menentukan pilihan hidup.
Ketika seseorang tidak memiliki akses pendidikan yang memadai, maka ia tidak hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga mengalami apa yang disebut Sen sebagai capability deprivation—keterbatasan dalam kemampuan dasar untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga. Dengan kata lain, rendahnya pendidikan di desa bukan hanya persoalan sektor pendidikan semata, tetapi persoalan pembangunan itu sendiri.
Dari pandangan Sen, memberikan keyakinan bahwa pendidikan berkontribusi besar dalam upaya mengatasi kemiskinan dan pembangunan desa. Kemampuan masyarakat Desa yang dicirikan oleh peningkatan kualitas pendidikan akan berpengaruh kepada kemampuan memenuhi kebutuhan diri sendiri.
Kemudian dalam komunitas sebagai masyarakat desa akan saling berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan bersama yang ditopang oleh tingkat kecerdasan dan kebebasan dalam melakukan pembangunan. Tingkat kemampuan inovasi dan kreativitas merupakan cerminan dari kapabilitas masyarakat desa.
Paradoks Pembangunan Desa
Dalam satu dekade terakhir, pembangunan desa di Indonesia mengalami kemajuan signifikan. Melalui Dana Desa, ribuan kilometer jalan telah dibangun, fasilitas dasar meningkat, dan aktivitas ekonomi lokal mulai tumbuh. Demikian juga data Indeks Desa Membangun (IDM) / Indek Desa juga menunjukkan pergeseran positif jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal menurun, yakni dari 118.284 desa di Tahun 2021 menjadi 9.366 desa di Tahun 2025. Sementara desa yang maju dan mandiri meningkat, dimana pada Tahun 2021 sejumlah 18.590 desa menjadi 44.082 desa di Tahun 2025.
Namun di balik capaian tersebut, terdapat paradoks yang tidak bisa diabaikan. Banyak desa yang secara infrastruktur sudah maju, tetapi secara kualitas sumber daya manusia masih tertinggal. Fenomena ini terlihat dari berbagai program desa yang belum berjalan secara optimal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sangat variatif perkembangannya, program ekonomi lokal lebih kepada kepatuhan administratif ketimbang keberkelanjutan, dan masih minimnya inovasi desa.
Masalah utamanya sering kali bukan pada kekurangan dana, melainkan pada keterbatasan kapasitas manusia yang mengelolanya. Di sinilah letak persoalan mendasar dalam pembangunan desa dimana lebih berfokus pada fisik, sementara pembangunan manusia belum menjadikan prioritas utama.
Ketika pendidikan hadir: Desa bisa melakukan lompatan melampau sekat keterbatasan.
Kita tidak bisa memungkiri atas Desa yang telah mampu melakukan lompatan pembangunan yang berdampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya. Sejumlah praktik baik menunjukkan bahwa ketika pendidikan hadir secara tepat, desa tidak hanya berkembang tetapi mampu melompat jauh.
Di Desa Ponggok, transformasi desa tidak dimulai dari pembangunan fisik, melainkan dari peningkatan kapasitas manusia. Melalui pelatihan manajemen, literasi keuangan, dan pengelolaan usaha, masyarakat desa mampu mengelola potensi lokal berupa sumber air menjadi destinasi wisata unggulan. BUMDes menjadi motor ekonomi, dan pendapatan desa meningkat signifikan.
Cerita serupa dapat ditemukan di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang. Desa ini mengembangkan wisata berbasis komunitas melalui pelatihan hospitality, kewirausahaan, dan pemasaran digital. Hasilnya tidak hanya peningkatan ekonomi, tetapi juga perubahan sosial, anak muda yang sebelumnya merantau mulai kembali ke desa karena melihat peluang.
