JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Gubernur DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk memerangi praktik judi online yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. Ia meminta aparat penegak hukum, instansi pengawas siber, hingga seluruh pemangku kepentingan bertindak tegas membongkar jaringan judi online dari pelaku lapangan hingga aktor intelektual di baliknya.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri kegiatan di kawasan Latumeten, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2026). Menurutnya, judi online telah berkembang menjadi ancaman sosial yang tidak hanya merugikan perekonomian keluarga, tetapi juga berdampak terhadap masa depan generasi muda.
“Saya berharap betul pemerintah, dalam hal ini para penegak hukum, memberantas judi online sekeras-kerasnya hingga tuntas,” tegasnya.
Gubernur menilai praktik judi online telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui kemudahan akses digital. Karena itu, upaya pemberantasannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penindakan hukum, pemutusan aliran dana, hingga edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur janji keuntungan instan.
Sementara itu, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), wilayah Jabodetabek masih menjadi salah satu penyumbang terbesar aktivitas judi online secara nasional. Di wilayah DKI Jakarta, Jakarta Barat tercatat sebagai daerah dengan jumlah pemain terbanyak.
Data PPATK mencatat empat wilayah dengan aktivitas judi online tertinggi, yaitu:
1• Kabupaten Bogor sebanyak 103.092 pemain dengan total nilai deposit mencapai Rp415 miliar.
• Jakarta Barat sebanyak 89.320 pemain dengan total deposit sekitar Rp600 miliar.
• Jakarta Timur sebanyak 81.750 pemain dengan nilai deposit sekitar Rp425 miliar.
• Kota Bandung sebanyak 80.549 pemain dengan total deposit mencapai Rp341 miliar.
Besarnya nilai transaksi tersebut menunjukkan bahwa praktik judi online masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan lintas sektor secara berkelanjutan.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperkuat edukasi publik mengenai bahaya judi online sekaligus meningkatkan patroli siber bersama aparat penegak hukum. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka partisipasi masyarakat dalam aktivitas ilegal tersebut.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus promosi judi online yang sering disamarkan sebagai permainan digital, investasi, maupun penawaran hadiah melalui media sosial dan platform daring.
Pemprov DKI Jakarta bersama kepolisian, PPATK, serta instansi terkait berkomitmen memperkuat koordinasi dalam memutus mata rantai peredaran judi online, termasuk menelusuri aliran dana dan menindak seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
