BANDUNG BARAT, KANALINDONESIA.COM; Memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat patut dipertanyakan. Di tengah derasnya aliran dana dari pemerintah pusat, realisasi belanja daerah justru masih tertahan.
Berdasarkan data Portal SIKD/Simtrada DJPK Kementerian Keuangan sampai dengan 8 Juli 2026, realisasi Belanja Daerah baru mencapai Rp924,66 miliar atau 28,91 persen dari total APBD Rp3,20 triliun. Lebih memprihatinkan lagi, Belanja Modal yang menjadi tulang punggung pembangunan fisik baru terealisasi Rp4,58 miliar atau 2,51 persen dari pagu Rp182,69 miliar.
Padahal, masyarakat sudah memasuki semester kedua tahun anggaran dan semestinya mulai merasakan hasil pembangunan, bukan sekadar melihat target dalam dokumen perencanaan.
Ironisnya, pada saat belanja daerah berjalan lambat, pemerintah pusat justru telah menyalurkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp893,39 miliar atau 52,74 persen dari total alokasi Rp1,69 triliun kepada Kabupaten Bandung Barat.
Data yang sama menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) bahkan telah tersalur Rp600,91 miliar atau 55,82 persen. Fakta tersebut menunjukkan persoalan utama bukan lagi pada ketersediaan anggaran, melainkan kemampuan pemerintah daerah mengeksekusi belanja secara tepat waktu.
Potret tersebut diperkuat oleh Portal Data SPSE Inaproc Nasional sampai dengan 8 Juli 2026. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan 5.209 paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai mencapai Rp557,32 miliar.
Namun hingga awal Juli, realisasi pengadaan baru mencapai Rp124,90 miliar atau sekitar 22,41 persen, dengan hanya 916 paket yang terealisasi. Artinya, masih terdapat pekerjaan senilai Rp432,42 miliar yang belum bergerak.
Kondisi paling memprihatinkan terjadi pada paket Pekerjaan Konstruksi. Dari total nilai sekitar Rp174,88 miliar, realisasi baru Rp44,26 miliar, sementara pekerjaan senilai Rp130,62 miliar masih belum terlaksana. Rendahnya realisasi pengadaan tersebut sejalan dengan serapan Belanja Modal APBD yang baru 2,51 persen.
Padahal pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, hingga fasilitas pelayanan publik merupakan belanja yang paling cepat menggerakkan perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengendalian pelaksanaan APBD. Sorotan utama layak diarahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekretaris Daerah.
