Menurut Holid, Bupati dan Wakil Bupati perlu segera mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD beserta seluruh anggota TAPD yang membidangi keuangan dan perencanaan.
“TAPD tidak cukup hanya mampu menyusun APBD. Mereka harus memastikan setiap perangkat daerah bergerak cepat. Jangan sampai budaya ABS dan sekadar yes bos membuat berbagai persoalan di internal birokrasi tertutup, sementara realisasi pembangunan tertinggal,” jelasnya.
Ia juga menilai DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara lebih tegas terhadap pelaksanaan APBD.
“Banggar jangan hanya aktif ketika membahas anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaannya justru jauh lebih penting. Yang dibelanjakan itu uang rakyat, sehingga masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran digunakan dan berhak menagih hasilnya,” tegasnya.
Holid menegaskan, ukuran keberhasilan pemerintah tidak boleh berhenti pada capaian administrasi atau tingginya serapan di akhir tahun.
“Jangan sampai prestasi hanya bagus di atas kertas. Yang ditunggu masyarakat adalah jalan yang diperbaiki, irigasi yang berfungsi, pelayanan publik yang membaik, tindak lanjut temuan BPK yang tuntas, persoalan PPPK yang selesai, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya.” Katanya.
Masih tersisa sekitar setengah tahun anggaran bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memperbaiki keadaan. Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mempercepat pengadaan, mengakselerasi belanja modal, memperkuat pengendalian TAPD, menuntaskan rekomendasi BPK, dan memastikan setiap rupiah APBD benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak diukur dari indahnya dokumen perencanaan atau banyaknya kegiatan seremonial, melainkan dari hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
