“Perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses penyusunan regulasi. Karena itu, tata kelola AI membutuhkan keseimbangan antara regulasi yang adaptif dengan prinsip-prinsip etika yang kuat agar inovasi tetap berkembang tanpa mengorbankan kepentingan publik,” ujarnya.
Wamen Nezar menilai perkembangan AI juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global.
Persaingan penguasaan teknologi, mulai dari kecerdasan buatan hingga komputasi kuantum, menjadikan teknologi bukan lagi sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga instrumen politik dan strategi nasional.
Di tengah perubahan tersebut, Indonesia harus mampu membangun narasi yang konstruktif sekaligus memperkuat kualitas komunikasi publik.
Menurutnya, Konvensi Humas Indonesia 2026 menjadi momentum penting untuk merumuskan strategi kehumasan yang adaptif terhadap perkembangan AI sekaligus memperkuat etika profesi.
“Saya berharap Konvensi Humas Indonesia menjadi ruang untuk menjawab tantangan AI, memperkuat tata kelola teknologi dalam profesi humas, mengembangkan strategi Generative Engine Optimization (GEO), serta membangun narasi yang konstruktif agar Indonesia terus berbicara baik kepada dunia,” pungkasnya.
