BOGOR, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi meluncurkan Bogor Smart Corporate University (B-Smart CORPU) sebagai strategi besar dalam membangun aparatur sipil negara (ASN) yang unggul, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan pelayanan publik.
Peluncuran B-Smart CORPU dilakukan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, didampingi Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi, Kepala PT Taspen Cabang Bogor Zul Akbar Yulianto, serta perwakilan Universitas Pakuan di Ballroom Hotel Onih, Kota Bogor, Rabu (15/7/2026).
Momentum tersebut diawali dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkot Bogor dan PT Taspen Cabang Bogor, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama implementasi B-Smart CORPU oleh seluruh kepala perangkat daerah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi.
Dalam sambutannya, Dedie Rachim menegaskan bahwa keberhasilan B-Smart CORPU bergantung pada pembangunan sistem yang kuat serta penguatan corporate value di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Menurutnya, budaya belajar harus menjadi karakter setiap ASN agar mampu menjawab tantangan birokrasi modern.
“Melalui B-Smart CORPU, kita membangun fondasi agar ASN terus belajar, berkembang, dan memiliki semangat meningkatkan kompetensi. Dengan ikhtiar ini, kami berharap kualitas SDM Kota Bogor semakin baik sehingga mampu mempercepat terwujudnya harapan masyarakat,” ujar Dedie.
Ia menjelaskan bahwa setiap ASN akan dipetakan berdasarkan kompetensi, potensi, dan keahliannya. Pegawai yang memiliki kemampuan unggul akan masuk dalam talent pool untuk dipersiapkan menjadi talenta terbaik melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi.
Dedie juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam memetakan kebutuhan sumber daya manusia sehingga pemerintah memiliki gambaran mengenai kebutuhan maupun kekurangan ASN yang harus dipenuhi.
Menurutnya, keterbatasan jumlah ASN harus diimbangi dengan percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta penguatan budaya kerja berbasis kinerja melalui penerapan Key Performance Indicator (KPI).
“Transformasi digital, penguatan SPBE, hingga penerapan KPI merupakan kebutuhan masa depan yang harus dipersiapkan agar birokrasi Kota Bogor mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks,” tegasnya.
