BOGOR, KANALINDONESIA.COM: Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat strategi pembangunan kesehatan masyarakat dengan mengandalkan kebijakan publik, pemeriksaan kesehatan, penyediaan ruang terbuka, serta kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, saat memaparkan sejumlah praktik baik pembangunan kesehatan di Kota Bogor dalam kegiatan Diseminasi Hasil Joint External Review (JER) Bidang Promosi Kesehatan yang digelar Kementerian Kesehatan di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Forum yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan itu mengangkat tema “Dari Data Menuju Kolaborasi Nyata untuk Perilaku Hidup Sehat Indonesia”.
Dalam pemaparannya, Dedie menegaskan bahwa membangun masyarakat yang sehat tidak cukup hanya mengandalkan layanan kesehatan. Menurutnya, diperlukan kebijakan yang tepat dan konsisten, sekaligus keterlibatan aktif pemerintah, DPRD, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat.
Kota Bogor, kata Dedie, telah menjalankan sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk membentuk lingkungan dan perilaku hidup sehat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak rokok.
“Untuk menjadikan sebuah daerah menjadi kota atau kabupaten sehat perlu ditunjang oleh kebijakan yang tepat. Di Kota Bogor ada berbagai best practice yang diimplementasikan, di antaranya Perda KTR yang di dalamnya melibatkan Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor serta didukung sektor swasta dan elemen masyarakat,” ujar Dedie.
Selain penguatan kebijakan KTR, Pemkot Bogor juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif menjaga kesehatan melalui program pemeriksaan kesehatan gratis.
Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini, tetapi juga mendorong masyarakat agar terbiasa melakukan pemeriksaan secara rutin. Data hasil pemeriksaan kemudian dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran.
