Persoalan muncul ketika salah satu mata rantai tersebut tidak bekerja secara optimal.
Kebijakan telah ditetapkan, tetapi tidak diterjemahkan dengan baik. Koordinasi sudah dilakukan, tetapi tidak dilaksanakan OPD. Program berjalan, tetapi pengawasan lemah. Temuan sudah disampaikan, tetapi tindak lanjut berjalan lambat.
Jika pola tersebut hanya terjadi pada satu OPD, persoalannya kemungkinan bersifat sektoral.
Namun, jika pola yang sama ditemukan di banyak OPD dengan karakter persoalan yang serupa, maka masalahnya patut diuji sebagai persoalan sistem manajemen pemerintahan.
Tiga Hipotesis untuk Membaca Persoalan KBB
Dalam konteks Pemkab Bandung Barat, rangkaian persoalan yang muncul dapat dibaca melalui sedikitnya tiga kemungkinan.
Pertama, persoalan berada pada aspek kepemimpinan dan konsistensi arah kebijakan. Artinya, kebijakan yang ditetapkan belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi agenda pemerintahan yang konsisten.
Kedua, persoalan berada pada manajemen koordinasi birokrasi. Dalam konteks ini, efektivitas fungsi koordinasi dan pengendalian di level Sekda menjadi salah satu aspek yang perlu diuji.
Ketiga, persoalan bersifat terfragmentasi pada masing-masing OPD. Jika demikian, maka penelusuran harus diarahkan kepada kepala OPD dan pejabat teknis sesuai sektor yang bermasalah.
Pola masalah menjadi indikator penting
Jika persoalan muncul di banyak OPD dengan karakter yang sama, maka sistem koordinasi dan pengendalian birokrasi perlu diperiksa.
Jika masalah hanya terjadi di satu OPD, maka fokus pemeriksaan lebih tepat diarahkan pada manajemen OPD dan pejabat teknis.
Jika masalah muncul setelah adanya perubahan kebijakan atau pergantian kepemimpinan, maka proses transisi dan konsistensi arah kebijakan perlu menjadi perhatian.
Sementara jika persoalan telah berulang kali ditemukan oleh lembaga pengawasan tetapi tindak lanjutnya berjalan lambat, maka mekanisme pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban juga perlu dipertanyakan.
