Benang Merahnya Bukan Sekadar Mencari Siapa yang Salah
Pada akhirnya, membaca persoalan birokrasi Pemkab Bandung Barat tidak cukup hanya dengan menunjuk satu nama atau satu jabatan.
Benang merahnya harus ditarik melalui rantai tanggung jawab:
Bupati berada pada level arah kebijakan.
Sekda berada pada level koordinasi dan pengendalian birokrasi.
Kepala OPD berada pada level manajemen sektor.
Pejabat teknis berada pada level eksekusi kegiatan.
Inspektorat dan APIP berada pada level pengawasan internal, sementara BPK menjalankan pemeriksaan eksternal sesuai kewenangannya.
Dari peta tersebut, dapat terlihat di mana sebuah persoalan mulai muncul dan pada titik mana masalah tersebut tidak berhasil dikendalikan.
Jika hambatan terjadi di banyak lini pemerintahan secara bersamaan, maka persoalannya patut dilihat sebagai masalah tata kelola dan sistem manajemen pemerintahan.
Sebaliknya, jika masalah hanya muncul pada sektor tertentu, maka penelusuran harus lebih spesifik kepada OPD dan pejabat teknis yang memiliki kewenangan.
Dengan pendekatan tersebut, publik dapat melihat persoalan birokrasi KBB secara lebih objektif. Bukan sekadar mencari siapa yang salah, tetapi menemukan di mana rantai komando, koordinasi, pengawasan dan eksekusi kebijakan benar-benar mengalami kemacetan.
Sebab, birokrasi yang sehat bukan hanya ditentukan oleh siapa yang berada di puncak kekuasaan, tetapi juga oleh seberapa efektif seluruh mata rantai pemerintahan bekerja dari atas hingga ke tingkat pelaksana.
