Kondisi tersebut akhirnya mengarah pada pertanyaan yang lebih besar: mengapa jabatan definitif Kepala Dinas Kesehatan belum juga segera diisi apabila penugasan PLH telah berlangsung hingga enam periode?
Status PLH sendiri tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator buruknya kinerja sebuah OPD. Kinerja pemerintahan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari perencanaan, kualitas sumber daya manusia, sistem pengawasan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran.
Namun, ketika sebuah jabatan strategis diisi sementara dalam waktu dan periode yang panjang, bersamaan dengan munculnya catatan pemeriksaan BPK, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Terlebih Dinas Kesehatan memiliki posisi yang sangat penting karena menyangkut langsung kepentingan masyarakat.
Pemkab Bandung Barat perlu menjelaskan apakah proses pengisian jabatan definitif tengah berlangsung, apa kendalanya, dan kapan target penyelesaiannya.
Evaluasi Kinerja Jangan Ditunda
KanalIndonesia.com menilai persoalan ini tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang menjabat.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa kepemimpinan di Dinas Kesehatan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan masyarakat serta memastikan setiap rupiah anggaran dikelola sesuai aturan.
Temuan BPK terkait kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp31,3 juta dan catatan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak harus menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar formalitas tindak lanjut administrasi.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti sampai tuntas dan sistem pengawasan diperbaiki agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Di sisi lain, jika proses pengisian jabatan definitif memang membutuhkan waktu, Pemkab Bandung Barat perlu menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat.
Sebab, pertanyaan publik kini bukan hanya siapa yang akan menjadi Kadinkes definitif, tetapi juga seberapa efektif Dinas Kesehatan dipimpin selama jabatan tersebut masih berada dalam status sementara.
Enam periode penugasan menjadi momentum bagi Pemkab Bandung Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan, kinerja, administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran, serta tindak lanjut seluruh rekomendasi BPK di lingkungan Dinas Kesehatan.
Dengan demikian, pelayanan kesehatan masyarakat tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar menghasilkan kinerja yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
