Oleh: Prof.Dr.Henry Yosodinigrat,S.H., M.H.
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Saya mengikuti dengan sungguh-sungguh polemik mengenai rekening Bank Mandiri milik Supriyono alias Botok, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang berisi kurang lebih Rp80,9 juta berupa dana pribadi dan donasi masyarakat untuk kebutuhan aksi penyampaian aspirasi.
Polda Metro Jaya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah “pemblokiran”, melainkan penundaan transaksi selama paling lama lima hari kerja. Pada Rabu, 26 Agustus 2026, setelah kepolisian menyatakan telah memperoleh fakta hukum mengenai sumber dana tersebut, Bank Mandiri mengaktifkan kembali rekening yang bersangkutan.
Saya menghargai keputusan mengaktifkan kembali rekening tersebut. Akan tetapi, dibukanya kembali rekening tidak dengan sendirinya menghapus persoalan hukum mengenai sah atau tidaknya tindakan ketika rekening tersebut pertama kali dikenai pembatasan.
Persoalan pokoknya bukan apakah penundaan berlangsung dua hari, tiga hari, atau paling lama lima hari. Persoalan pokoknya adalah atas dasar hukum dan fakta apa negara membatasi seseorang menggunakan uang miliknya?
Pasal 26 UU TPPU tidak dapat dibaca hanya pada batas waktu lima hari
Pihak kepolisian menyebut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai salah satu dasar tindakan tersebut.
Menurut saya, ketentuan itu harus dibaca secara utuh.
Pasal 26 memang memberi kewenangan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan penundaan transaksi paling lama lima hari kerja. Akan tetapi, kewenangan itu bukan kewenangan tanpa syarat.
Undang-undang mensyaratkan adanya keadaan di mana pengguna jasa melakukan transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana, rekening digunakan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana, atau terdapat penggunaan dokumen palsu.
Bahkan undang-undang mengharuskan dibuatnya berita acara penundaan transaksi, salinannya diberikan kepada pengguna jasa, dan penundaan tersebut dilaporkan kepada PPATK paling lama 24 jam sejak dilakukan. PPATK kemudian wajib memastikan apakah penundaan tersebut sesuai dengan undang-undang.
Oleh karena itu, tidak cukup mengatakan:
“Undang-undang membolehkan penundaan selama lima hari.”
Yang harus dijawab terlebih dahulu adalah: Apa fakta konkret yang menimbulkan dugaan bahwa uang dalam rekening Supriyono merupakan hasil tindak pidana?
Jangan membalik logika hukum
Saya sangat keberatan apabila logika penegakan hukum menjadi:
rekening dibatasi terlebih dahulu, kemudian dicari apakah uangnya berasal dari tindak pidana atau tidak.
Logika demikian terbalik.
Hukum mensyaratkan adanya dasar objektif yang menimbulkan pengetahuan atau dugaan yang patut mengenai hubungan harta kekayaan dengan tindak pidana. Setelah syarat itu terpenuhi, barulah kewenangan pembatasan transaksi dapat digunakan.
Bukan sebaliknya: membatasi hak seseorang terlebih dahulu untuk mencari-cari kemungkinan tindak pidana kemudian. Polda Metro Jaya sendiri menyatakan penundaan dilakukan untuk memastikan dana donasi berasal dari sumber yang tidak melanggar hukum. Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan yuridis yang harus dijelaskan: pada saat penundaan dilakukan, apakah dugaan keterkaitan dana dengan tindak pidana memang telah ada, atau penundaan dilakukan semata-mata untuk mencari tahu apakah terdapat tindak pidana?
Dua keadaan tersebut mempunyai akibat hukum yang sangat berbeda.
Jika permintaan berasal dari aparat, pasal 70 UU TPPU juga harus dibaca.
UU TPPU secara khusus mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memerintahkan Pihak Pelapor melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
