Saya memahami posisi Bank Mandiri.
Apabila sebuah bank menerima perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, bank memang mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakannya. POJK Nomor 8 Tahun 2023 juga mengatur kewajiban Penyedia Jasa Keuangan melakukan penundaan setelah menerima perintah atau permintaan dari PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.
Tetapi kewajiban mematuhi perintah aparat tidak berarti bank boleh mengabaikan aspek legalitas formal perintah tersebut.
Bank harus memastikan siapa pejabat yang meminta, apa kapasitasnya, dan mekanisme hukum apa yang digunakan.
Dengan kata lain, tanggung jawab harus diperiksa pada dua tingkat:
keabsahan tindakan aparat yang meminta penundaan dan kepatuhan Bank Mandiri dalam melaksanakan permintaan tersebut.
Ini juga masalah konstitusional
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil. Pasal 28H ayat (4) menjamin hak milik pribadi dan melindunginya dari pengambilalihan secara sewenang-wenang.
Oleh karena itu, ketika sebuah rekening yang digunakan antara lain untuk membiayai transportasi, konsumsi, dan kebutuhan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dibatasi menjelang pelaksanaan demonstrasi, aparat harus mempunyai dasar hukum dan alasan faktual yang jauh lebih terang, karena tindakan tersebut beririsan langsung dengan pelaksanaan hak konstitusional warga negara.
Demonstrasi tentu bukan wilayah yang kebal hukum.
Tetapi instrumen penegakan hukum pun tidak boleh berubah menjadi instrumen yang menimbulkan chilling effect atau rasa takut bagi warga negara yang hendak menyampaikan pendapat.
Tujuh Hal yang Harus Dijelaskan kepada Publik
Untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian dan sistem perbankan nasional, saya meminta agar dijelaskan secara terbuka:
Apa tindak pidana yang sedang diselidiki atau disidik ketika penundaan transaksi dilakukan?
Apa fakta atau indikator objektif yang menyebabkan uang Rp80,9 juta tersebut patut diduga mempunyai hubungan dengan hasil tindak pidana?
Siapa pejabat yang menandatangani surat kepada Bank Mandiri dan dalam kapasitas apa: penyelidik atau penyidik?
Apa dasar yuridis tindakan tersebut: Pasal 26 atau Pasal 70 UU TPPU, POJK 8 Tahun 2023, atau ketentuan lainnya?
Apakah dibuat berita acara penundaan transaksi, apakah salinannya diberikan kepada nasabah, dan apakah mekanisme pelaporan kepada PPATK telah dilaksanakan sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan?
Mengapa Pasal 237 UU P2SK digunakan terhadap donasi masyarakat, sementara penjelasan pasal tersebut justru mengecualikan penghimpunan dana di luar sektor keuangan seperti penghimpunan dana untuk tujuan sosial?
Jika tindakan tersebut secara substansi merupakan pemblokiran sebagaimana KUHAP, apakah telah terdapat izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri sesuai Pasal 140 KUHAP?
