Saya mencatat pula pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan bahwa PPATK tidak melakukan tindakan dalam perkara tersebut. Hal ini semakin menunjukkan pentingnya transparansi mengenai siapa yang memprakarsai tindakan, mekanisme hukum apa yang digunakan, dan atas dasar fakta apa pembatasan terhadap rekening tersebut dilakukan.
Saya menyambut baik pengaktifan kembali rekening Supriyono.
Tetapi dalam negara hukum, dikembalikannya hak seseorang tidak otomatis menghapus kewajiban negara mempertanggungjawabkan alasan mengapa hak itu sebelumnya dibatasi.
Ini bukan semata-mata perkara Supriyono.
Ini menyangkut preseden.
Jika seseorang dapat kehilangan akses terhadap uangnya hanya karena aparat ingin “memastikan dahulu” apakah uang tersebut bermasalah, tanpa didahului dasar faktual yang dapat dipertanggungjawabkan, maka siapa pun dapat mengalami hal yang sama.
Negara hukum tidak boleh bekerja dengan prinsip: batasi dahulu hak warga negara, kemudian cari dasar pembenarannya.
Yang benar adalah:
temukan terlebih dahulu dasar hukum dan fakta yang cukup, baru gunakan kewenangan negara secara sah, perlu, dan proporsional.
Instrumen pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan kejahatan. Justru karena kewenangannya luar biasa, penggunaannya harus diawasi dengan luar biasa pula.
Jangan sampai instrumen yang dibuat untuk mengejar uang hasil kejahatan berubah fungsi menjadi instrumen untuk membatasi hak warga negara menyampaikan aspirasi
