Pasal 70 bahkan mensyaratkan perintah tersebut dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas pejabat yang meminta, identitas orang yang transaksinya ditunda, alasan penundaan, dan tempat harta kekayaan berada.
Karena itu, saya memandang surat yang dikirimkan aparat kepada Bank Mandiri merupakan dokumen kunci untuk menilai legalitas tindakan ini.
Dalam keterangan publik sebelumnya bahkan digunakan istilah bahwa permohonan diajukan oleh “penyelidik” dalam tahap penyelidikan. Sementara norma UU TPPU menggunakan istilah “penyidik”, bukan “penyelidik”.
Saya tidak hendak mengambil kesimpulan sebelum melihat surat aslinya.
Tetapi apabila benar permintaan itu secara formal dilakukan oleh penyelidik dalam kapasitas penyelidik, maka timbul persoalan kewenangan yang sangat serius.
Hukum acara pidana membedakan dengan tegas antara penyelidik dan penyidik. Perbedaan satu kata dalam undang-undang dapat menentukan ada atau tidaknya kewenangan negara untuk membatasi hak warga negara.
Penggunaan pasal 237 UU P2SK juga menimbulkan pertanyaan serius
Polda Metro Jaya juga menyebut Pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai salah satu dasar penyelidikan terhadap penghimpunan dana masyarakat tersebut.
Menurut saya, penerapan ketentuan ini harus sangat hati-hati. Benar, Pasal 237 memuat larangan terhadap kegiatan penghimpunan dana tertentu yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan mempunyai izin dari otoritas sektor keuangan.
Namun Penjelasan resmi Pasal 237 huruf a sendiri secara eksplisit mengatakan bahwa ketentuan tersebut tidak dimaksudkan mencakup penghimpunan dana di luar sektor keuangan, dengan contoh antara lain arisan keluarga dan penghimpunan dana untuk tujuan sosial.
Karena itu, jangan sampai setiap urunan masyarakat, crowdfunding, sumbangan sosial, atau donasi untuk kegiatan penyampaian aspirasi kemudian dipersamakan begitu saja dengan penghimpunan dana ilegal di sektor keuangan.
Kalau terdapat penipuan, penggelapan, pendanaan kekerasan, terorisme, pencucian uang, atau kejahatan lain, tentu harus ditindak.
Tetapi harus ada tindak pidananya dan harus ada fakta yang menghubungkan dana tersebut dengan tindak pidana itu.
Tujuan penggunaan dana untuk demonstrasi atau penyampaian kritik kepada pemerintah tidak dapat menggantikan bukti adanya tindak pidana.
Jika yang terjadi secara substantive adalah pemblokiran, KUHAP baru harus diperhatikan.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, pemblokiran ditempatkan sebagai salah satu bentuk upaya paksa.
Pasal 140 pada prinsipnya menentukan bahwa pemblokiran oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim harus memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri. Permohonannya harus menjelaskan tindak pidana yang sedang diproses, fakta yang menunjukkan hubungan objek yang akan diblokir dengan tindak pidana tersebut, serta tujuan pemblokirannya.
Dalam keadaan mendesak terdapat pengecualian, tetapi tetap tersedia mekanisme kontrol pengadilan.
Karena itu harus diperjelas secara jujur:
apakah secara hukum tindakan terhadap rekening Supriyono benar-benar merupakan “penundaan transaksi” menurut rezim khusus UU TPPU, atau secara faktual telah merupakan “pemblokiran” karena pemilik sama sekali tidak dapat menggunakan dana yang ada di rekeningnya.
Jika pemerintah memilih mengatakan bahwa ini adalah penundaan transaksi berdasarkan UU TPPU, maka seluruh unsur dan prosedur UU TPPU harus dibuktikan terpenuhi.
Sebaliknya, apabila secara substansi tindakan tersebut merupakan pemblokiran sebagaimana dimaksud KUHAP, maka mekanisme kontrol pengadilan sebagaimana Pasal 140 KUHAP menjadi relevan.
Tidak boleh terjadi permainan istilah untuk menghindari mekanisme perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada warga negara.
Bank Mandiri juga mempunyai tanggungjawab hukum
