Oleh: W. Arso, S.I.Kom
Penulis adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ponorogo | Wartawan Bersertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Ada satu pertanyaan yang semakin sulit dihindari ketika masyarakat turun ke jalan membawa tuntutan pemberantasan korupsi, mengapa UU Perampasan Aset dan hukuman berat, termasuk hukuman mati bagi koruptor, menjadi tuntutan yang terus menggema?
Jawabannya tidak semata-mata karena masyarakat sedang marah.
Ada persoalan yang jauh lebih dalam, kepercayaan publik terhadap kesungguhan negara dalam memberantas korupsi.
Ketika rakyat melihat kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat besar, sementara di sisi lain mereka masih berhadapan dengan kemiskinan, sulitnya memperoleh pekerjaan, mahalnya kebutuhan hidup, kualitas pelayanan publik yang belum merata, serta ketimpangan kesempatan ekonomi, maka korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Korupsi dirasakan sebagai pencurian terhadap hak rakyat. Ketika uang negara berubah menjadi kekayaan pribadi. Korupsi bukan sekadar persoalan angka dalam laporan keuangan negara. Setiap rupiah uang publik yang dikorupsi sesungguhnya memiliki konsekuensi sosial.
Anggaran yang seharusnya membangun jalan dapat berubah menjadi kekayaan pribadi. Anggaran kesehatan yang seharusnya memperkuat pelayanan masyarakat dapat bocor. Anggaran pendidikan yang seharusnya meningkatkan kualitas sekolah dan sumber daya manusia dapat berkurang manfaatnya.
Karena itu, ketika masyarakat menuntut agar hasil korupsi dirampas, tuntutan tersebut sesungguhnya sangat sederhana: kalau uang rakyat dicuri, kembalikan kepada rakyat. Di sinilah urgensi RUU Perampasan Aset menjadi semakin besar.
Pada 27 Agustus 2026, DPR menyatakan RUU Perampasan Aset ditargetkan selesai dan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut disampaikan setelah tuntutan pengesahan RUU itu menjadi salah satu aspirasi masyarakat dalam aksi di depan Gedung DPR.
Target tersebut patut diapresiasi. Tetapi masyarakat tidak boleh berhenti pada tanggal pengesahan. Yang harus dikawal adalah substansi undang-undangnya.
Sebab undang-undang yang kuat bukan sekadar undang-undang yang cepat disahkan. Undang-undang yang kuat adalah aturan yang mampu membuat hasil kejahatan benar-benar dapat dikejar, ditemukan, disita, dirampas berdasarkan proses hukum, kemudian dikembalikan kepada negara.
Koruptor dipenjara, lalu bagaimana dengan hartanya? Pertanyaan ini sangat sederhana, tetapi sangat fundamental.
Jika seorang koruptor dijatuhi hukuman penjara, tetapi sebagian besar hasil kejahatannya masih tersembunyi, dialihkan kepada pihak lain, atau tetap dapat dinikmati melalui jaringan tertentu, maka pemberantasan korupsi belum menyentuh akar persoalannya.
Korupsi adalah kejahatan yang memiliki motif ekonomi. Karena itu, negara tidak cukup hanya menghukum tubuh pelakunya. Negara juga harus menghancurkan keuntungan ekonominya.
Inilah mengapa perampasan aset menjadi penting.
Pelaku harus mengetahui bahwa ketika ia mencuri uang negara, yang terancam bukan hanya kebebasannya, tetapi juga seluruh kekayaan yang terbukti berasal dari kejahatan.
Dengan demikian, pesan negara menjadi jelas, korupsi tidak boleh menjadi investasi dengan risiko rendah dan keuntungan tinggi.
Mengapa hukuman mati ikut dituntut?
Tuntutan hukuman mati merupakan bentuk lain dari kegelisahan masyarakat terhadap korupsi yang dianggap sudah masuk kategori kejahatan luar biasa.
Indonesia sendiri sebenarnya telah mengenal ancaman pidana mati dalam perkara korupsi melalui Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi dalam keadaan tertentu. Namun penerapannya tidak otomatis berlaku terhadap setiap perkara korupsi.
Karena itu, ketika demonstran membawa tuntutan hukuman mati, publik perlu memahami bahwa yang diperdebatkan bukan sekadar soal seberapa berat hukuman bagi koruptor.
