Karena itu, ketika rakyat meminta agar RUU Perampasan Aset segera diselesaikan, suara tersebut tidak semestinya dipandang sebagai gangguan. Itulah demokrasi. Rakyat memilih. Rakyat membayar pajak. Rakyat mengawasi. Dan rakyat berhak mempertanyakan bagaimana wakilnya menjalankan mandat.
Maka seorang anggota DPR seharusnya tidak merasa lebih tinggi daripada rakyat yang diwakilinya.
Wakil rakyat bekerja untuk rakyat, bukan memerintah rakyat layaknya juragan kepada pekerjanya.
Kalimat ini penting ditegaskan karena demokrasi bukan hanya tentang datang ke TPS setiap lima tahun.
Demokrasi juga berarti mengawasi mereka yang menerima mandat. Jangan sampai RUU Perampasan Aset kehilangan taring
Target 15 Desember 2026 harus dipandang sebagai awal dari pengawasan yang lebih serius.
Masyarakat perlu memastikan RUU tersebut tidak hanya menjadi produk politik yang mengejar kecepatan pengesahan. Substansinya harus kuat. Mekanisme perampasan harus efektif. Aset hasil tindak pidana harus dapat ditelusuri. Pihak yang beritikad baik harus tetap dilindungi. Proses hukum harus transparan.
Dan kewenangan negara harus tetap berada dalam koridor hukum serta pengawasan peradilan. Sebab kita tidak ingin menciptakan hukum yang kuat terhadap rakyat biasa tetapi lemah ketika berhadapan dengan pemilik kekuasaan. Kita membutuhkan hukum yang kuat terhadap kejahatan, tetapi tetap adil terhadap manusia.
Jangan pula menjadikan hukuman mati sekadar slogan
Tuntutan hukuman mati juga perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang serius. Jika hukuman mati hendak diperluas atau diperketat penerapannya, negara harus terlebih dahulu memastikan definisi korupsi luar biasa berat, standar pembuktian, proses peradilan dan perlindungan terhadap hak terdakwa benar-benar jelas.
Sebab hukum pidana tidak boleh dibangun hanya berdasarkan kemarahan. Tetapi pada saat yang sama, negara juga tidak boleh menjadikan alasan prosedur sebagai dalih untuk membiarkan korupsi terus berkembang.
Hukum harus tegas sekaligus adil. Rakyat sebenarnya tidak meminta sesuatu yang berlebihan Jika tuntutan masyarakat diringkas, sesungguhnya permintaannya sederhana.
Rakyat ingin uang negara dijaga, koruptor dihukum, hasil korupsi dikembalikan, aset hasil kejahatan tidak boleh disembunyikan, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan wakil rakyat harus benar-benar menjalankan mandat rakyat.
Itu bukan tuntutan yang berlebihan. Justru itulah fungsi negara hukum. Maka pengesahan RUU Perampasan Aset harus menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa negara benar-benar serius memutus mata rantai korupsi.
Bukan sekadar menangkap pelaku. Bukan sekadar memamerkan jumlah tersangka. Bukan sekadar menghitung berapa tahun seseorang dipenjara. Tetapi mengembalikan sebanyak mungkin uang dan aset hasil kejahatan kepada negara.
Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat. Korupsi dapat menghilangkan uang, tetapi yang lebih berbahaya, korupsi dapat menghilangkan kepercayaan.
Ketika rakyat tidak lagi percaya bahwa hukum dapat bekerja dengan adil, ketika masyarakat melihat kekayaan dapat diperoleh melalui penyalahgunaan jabatan, dan ketika hukum dianggap berbeda antara mereka yang kuat dan mereka yang lemah, maka yang rusak bukan hanya sistem hukum.
Yang rusak adalah fondasi negara. Karena itu, tuntutan pengesahan UU Perampasan Aset dan hukuman berat bagi koruptor harus dibaca sebagai sebuah pesan politik sekaligus moral dari masyarakat, jangan jadikan jabatan sebagai jalan memperkaya diri. Jangan jadikan uang rakyat sebagai bancakan kekuasaan. Jangan jadikan hukum sebagai tameng bagi mereka yang memiliki kekuasaan.
Dan yang paling penting, Jangan pernah lupa bahwa anggota DPR adalah wakil rakyat. Bukan bos rakyat. Bukan juragan rakyat.
