Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, Apakah hukum Indonesia benar-benar mampu memberikan efek jera terhadap korupsi berskala besar? Jawabannya tidak cukup hanya dengan melihat panjangnya masa hukuman. Sebab efektivitas hukum bukan semata-mata ditentukan oleh beratnya ancaman pidana.
Ada tiga hal yang jauh lebih menentukan yaitu kepastian tertangkap, kepastian dihukum, dan kepastian hasil kejahatan tidak dapat dinikmati.
Jika hukuman maksimal tersedia tetapi peluang tertangkap kecil, hukum kehilangan daya cegah. Jika tertangkap tetapi prosesnya berlarut-larut, efek jera melemah. Jika dihukum tetapi kekayaan hasil kejahatan tetap dapat dinikmati, maka korupsi masih bisa dianggap sebagai kejahatan yang “menguntungkan”.
Rakyat masih berhadapan dengan kenyataan hidup yang tidak mudah
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi sosial masyarakat memang mengalami perbaikan, tetapi persoalan belum selesai.
Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat 8,07 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 22,93 juta orang. Kemiskinan di perdesaan bahkan mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang berada pada angka 6,34 persen.
Angka tersebut memang menunjukkan kemajuan dibandingkan periode sebelumnya. Tetapi 22,93 juta bukan angka kecil.
Di balik statistik tersebut ada keluarga yang harus memilih antara memenuhi kebutuhan makan, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Karena itu, ketika masyarakat mendengar adanya korupsi bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah, reaksi publik menjadi sangat sensitif.
Rakyat bertanya, Mengapa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka harus bekerja begitu keras, sementara uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru dapat dijadikan ladang memperkaya diri?
Inilah akar kemarahan sosial. Bukan berarti negara tidak mengalami kemajuan Di sinilah opini publik harus tetap diletakkan secara proporsional. Penurunan kemiskinan adalah fakta yang patut diapresiasi. Namun keberhasilan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap korupsi. Justru karena negara sedang berusaha membangun kesejahteraan, setiap rupiah anggaran publik harus dijaga.
Korupsi dapat menggerogoti pembangunan dari dalam. Negara membangun jalan, tetapi kualitasnya dapat rusak karena korupsi. Negara menganggarkan pendidikan, tetapi manfaatnya dapat berkurang karena kebocoran anggaran.
Negara memperbesar belanja kesehatan, tetapi pelayanan masyarakat dapat tetap buruk jika anggaran disalahgunakan.
Dengan kata lain, Korupsi membuat negara bekerja lebih mahal untuk menghasilkan manfaat yang lebih kecil bagi rakyat. Alarm dari Indeks Persepsi Korupsi Kondisi pemberantasan korupsi juga tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI).
Transparency International Indonesia mencatat skor Indonesia pada CPI 2025 berada di angka 34 dari 100, turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan posisi 109 dari 182 negara.
CPI bukan ukuran langsung jumlah uang negara yang dicuri. Indeks ini mengukur persepsi terhadap korupsi sektor publik.
Namun penurunan tersebut tetap menjadi alarm. Sebab perang melawan korupsi bukan hanya persoalan menangkap orang.
Pemberantasan korupsi juga menyangkut bagaimana negara membangun kepercayaan, integritas, transparansi dan kepastian hukum.
Ketika kepercayaan publik melemah, negara menghadapi persoalan yang lebih besar daripada sekadar statistik.
DPR bukan bos rakyat. Di sinilah peran lembaga legislatif harus dikembalikan pada hakikatnya. DPR adalah wakil rakyat, bukan bosnya rakyat.
Anggota DPR memperoleh mandat melalui pemilu dan menjalankan fungsi legislasi, anggaran serta pengawasan.
