Oleh: W. Arso, S.I.Kom
Penulis adalah ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ponorogo
OPINI, KANALINDONESIA.COM: Ketika negara membutuhkan tambahan ruang fiskal, pilihan paling mudah biasanya adalah memperbesar penerimaan dari masyarakat melalui pajak. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar, sudahkah negara mengoptimalkan seluruh kekayaan yang berada di bawah bumi, di atas tanah, di laut, dan dari berbagai sumber daya ekonomi yang menjadi hak negara sebelum kembali meminta tambahan beban dari rakyat?
Pertanyaan tersebut penting karena struktur pendapatan negara Indonesia masih sangat bertumpu pada perpajakan.
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun dan defisit ditetapkan sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
Hingga semester I 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun, atau 46,3 persen dari target setahun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.187,8 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP mencapai Rp271 triliun.
Angka itu menunjukkan satu fakta penting, meskipun PNBP terus tumbuh, mesin penerimaan negara masih sangat bergantung pada pajak. Padahal Indonesia bukan negara yang miskin sumber daya.
Indonesia memiliki minyak dan gas bumi, batu bara, nikel, tembaga, emas, timah, bauksit, panas bumi, hutan, perikanan, serta berbagai sumber daya lainnya. Secara hukum, PNBP dari sumber daya alam memang merupakan salah satu instrumen penerimaan negara. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa PNBP SDA mencakup antara lain migas, mineral dan batu bara, kehutanan, perikanan, serta panas bumi.
Maka persoalannya bukan semata-mata bagaimana menaikkan pajak, melainkan bagaimana membuat kekayaan nasional menghasilkan penerimaan negara yang jauh lebih optimal.
Jangan Salah Memahami Investasi Asing
Di sinilah perdebatan harus ditempatkan secara ilmiah. Tidak semua investasi asing merupakan masalah. Modal asing dapat membawa teknologi, modal, akses pasar, keahlian manajemen, infrastruktur dan lapangan pekerjaan. Bahkan investasi sektor ESDM pada 2025 mencapai US$31,7 miliar, yang terdiri antara lain dari investasi minerba US$6,7 miliar dan migas US$18 miliar.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar asing atau nasional. Persoalan sebenarnya adalah seberapa besar nilai ekonomi sumber daya alam yang kembali kepada negara dan rakyat Indonesia? Inilah pertanyaan yang harus dijawab.
Investasi asing seharusnya menjadi instrumen untuk memperbesar nilai tambah nasional, bukan menjadi alasan negara kehilangan kesempatan memperoleh bagian ekonomi yang optimal dari kekayaan alamnya.
Indonesia sudah memiliki contoh bahwa penguatan posisi nasional dapat dilakukan. Pada 2018, terjadi pengalihan 51 persen saham PT Freeport Indonesia kepada BUMN melalui PT Inalum. Langkah tersebut menjadi salah satu contoh penting peningkatan kepemilikan nasional atas aset pertambangan strategis. Dokumen resmi yang tercatat pada JDIH Kementerian ESDM juga mencatat proses tersebut dan perkembangan kepemilikan nasional pada PT Vale Indonesia.
Artinya, kepemilikan dan penguasaan nasional bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi tentu tidak semua aset harus serta-merta diambil alih negara. Pengambilalihan tanpa perhitungan dapat membebani APBN, menimbulkan risiko hukum dan investasi, bahkan menghasilkan perusahaan negara yang tidak efisien. Yang dibutuhkan adalah strategi bertahap, rasional, transparan dan berbasis keuntungan negara.
PNBP Minerba Sudah Menunjukkan Potensi Besar
Data Kementerian ESDM memperlihatkan bahwa sumber daya mineral dan batu bara memiliki kemampuan besar menghasilkan penerimaan negara.
