Karena itu, setiap kontrak, izin, konsesi dan perpanjangan harus dihitung berdasarkan nilai ekonomi jangka panjang. Jangan sampai negara memperoleh penerimaan yang terlihat besar secara nominal, tetapi sebenarnya kecil dibandingkan nilai ekonomi sumber daya yang dieksploitasi.
Prinsipnya sederhana sumber daya alam tidak boleh dijual murah hanya karena negara membutuhkan investasi. Investasi tetap diperlukan, tetapi posisi tawar negara harus semakin kuat. Negara tidak harus menambang semuanya sendiri. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa solusinya adalah seluruh tambang harus dikelola BUMN. Pendapat tersebut perlu dikaji secara hati-hati.
BUMN juga memiliki keterbatasan modal, teknologi, manajemen dan risiko. Jika seluruh kegiatan pertambangan dipaksakan menjadi tanggung jawab BUMN tanpa kesiapan, risiko terhadap APBN justru dapat meningkat.
Model yang lebih rasional adalah kemitraan dengan posisi tawar negara yang kuat. Misalnya negara menyediakan hak pengelolaan, investor menyediakan modal dan teknologi, BUMN memiliki posisi strategis, tenaga kerja domestik diprioritaskan, pengolahan dilakukan di dalam negeri, penerimaan negara dihitung secara transparan, keuntungan dibagi secara adil, negara memperoleh hak dividen dan PNBP, setelah periode tertentu dilakukan evaluasi dan mekanisme divestasi sesuai ketentuan.
Dengan demikian, asing tidak diposisikan sebagai musuh. Tetapi juga tidak boleh diposisikan sebagai pemilik utama kekayaan bangsa. Investor adalah mitra. Negara adalah pemegang mandat atas kepentingan nasional.
APBN Harus Memiliki Mesin Pendapatan yang Lebih Beragam. APBN yang sehat tidak seharusnya hanya mengandalkan satu sumber penerimaan. Pajak tetap penting. Bahkan pajak merupakan tulang punggung negara modern.
Tetapi ketergantungan yang terlalu besar pada pajak dapat menimbulkan persoalan ketika daya beli masyarakat melemah atau dunia usaha menghadapi tekanan.
Karena itu, Indonesia perlu memperbesar kontribusi PNBP SDA + dividen BUMN + hasil hilirisasi + optimalisasi aset negara + ekonomi digital + pengelolaan kekayaan negara + penerimaan dari sumber daya laut + panas bumi + karbon + serta sumber penerimaan nonpajak lainnya.
Data semester I 2026 sebenarnya sudah memberikan sinyal positif. PNBP tumbuh 21,6 persen secara tahunan dan mencapai Rp271 triliun. Artinya, memperkuat PNBP bukan gagasan utopis. Sudah ada buktinya. Tantangannya adalah bagaimana menjadikannya strategi fiskal jangka panjang, bukan sekadar pencapaian tahunan.
Kekayaan Alam Harus Menjadi Dana Kekayaan Negara
Indonesia juga perlu memikirkan model sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara secara lebih serius. Sebagian penerimaan dari sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan seharusnya tidak seluruhnya habis untuk belanja rutin. Sebagian dapat ditempatkan dalam dana kekayaan negara yang dikelola secara profesional dan transparan. Logikanya sederhana.
Batu bara yang ditambang hari ini tidak dapat ditambang lagi oleh generasi berikutnya. Nikel yang diekstraksi hari ini juga berkurang dari cadangan nasional. Karena itu, sebagian manfaat ekonomi dari sumber daya yang habis tersebut harus diubah menjadi aset yang menghasilkan pendapatan jangka panjang.
Dengan demikian kekayaan alam yang habis diubah menjadi kekayaan finansial dan produktif yang bertahan. Inilah konsep keadilan antargenerasi.
Jangan Menutup Defisit dengan Cara yang Selalu Sama
Jika negara membutuhkan tambahan Rp100 triliun, pertanyaan pertama jangan selalu: “Pajak apa lagi yang bisa dinaikkan?”
Pertanyaan pertama seharusnya “Dari mana Rp100 triliun tambahan itu dapat diperoleh tanpa memperlemah daya beli masyarakat?”
