Pada 2025, PNBP sektor ESDM mencapai sekitar Rp228 triliun menjelang akhir tahun. Dari angka tersebut, sektor mineral dan batu bara menjadi penyumbang terbesar dengan Rp124,63 triliun, sementara migas menyumbang Rp91,82 triliun. Ini adalah angka yang sangat penting.
Sebab, kalau sektor minerba saja mampu menghasilkan lebih dari Rp124 triliun PNBP, maka pertanyaan berikutnya adalah:
Berapa sebenarnya nilai ekonomi total komoditas tersebut dan berapa bagian yang benar-benar masuk ke negara?
Jangan berhenti pada pertanyaan berapa rupiah royalti yang diterima. Negara harus menghitung keseluruhan rantai nilai cadangan, produksi, pengolahan, pemurnian, transportasi, perdagangan, ekspor, keuntungan perusahaan, pajak, dividen, PNBP, multiplier effect terhadap ekonomi nasional. Di situlah ruang fiskal yang jauh lebih besar dapat ditemukan.
Jangan Hanya Menjual Batu, Bijih dan Bahan Mentah
Kesalahan klasik negara kaya sumber daya adalah merasa sudah memperoleh keuntungan hanya karena komoditas berhasil diekspor. Padahal keuntungan terbesar sering kali berada di tahap setelah bahan mentah ditambang. Hilirisasi karena itu bukan sekadar slogan.
Ketika bijih nikel diolah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi, ketika tembaga tidak hanya diekspor sebagai konsentrat, ketika bauksit diolah menjadi alumina dan aluminium, atau ketika batu bara dikembangkan ke produk hilir yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, maka basis penerimaan negara juga dapat diperluas.
Data BKPM menunjukkan bahwa hilirisasi telah menjadi bagian signifikan dari investasi Indonesia. Sepanjang 2024, investasi sektor hilirisasi mencapai Rp407,8 triliun atau 23,8 persen dari total realisasi investasi. Namun hilirisasi harus dievaluasi bukan hanya dari besarnya investasi.
Ukuran keberhasilannya harus lebih luas, berapa nilai tambah yang tinggal di Indonesia, berapa tenaga kerja Indonesia yang terserap, berapa pajak dan PNBP yang diterima, berapa dividen yang diterima negara, berapa teknologi yang dikuasai nasional, dan berapa besar keuntungan yang berputar kembali dalam perekonomian domestik.
Kebocoran Penerimaan Harus Ditutup
Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, optimalisasi penerimaan tidak selalu berarti menaikkan tarif. Kadang-kadang penerimaan negara dapat ditingkatkan hanya dengan memastikan kewajiban yang sudah ada benar-benar dibayar.
BPK pernah menemukan persoalan dalam pengelolaan PNBP dan royalti pertambangan. Dalam salah satu pemeriksaan, BPK menemukan kekurangan penerimaan PNBP dari sejumlah perusahaan minerba serta persoalan dalam pengelolaan royalti dan penjualan hasil tambang.
Temuan semacam ini menunjukkan bahwa negara mempunyai ruang peningkatan penerimaan melalui perbaikan tata kelola, bukan semata-mata melalui kenaikan pajak. Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem pengawasan sumber daya alam yang jauh lebih terintegrasi.
Data produksi tambang harus terhubung dengan data penjualan; data ekspor; data pelabuhan; data bea cukai; data perpajakan; data royalti dan PNBP; data cadangan; data kepemilikan perusahaan; serta data harga komoditas internasional.
Dengan sistem digital yang terintegrasi, negara dapat mengetahui apakah jumlah mineral yang dilaporkan perusahaan benar-benar sama dengan produksi dan ekspor yang terjadi.
Negara tidak boleh menghitung penerimaan berdasarkan angka yang hanya disampaikan oleh pihak yang membayar. Negara harus memiliki kemampuan verifikasi independen.
Negara Harus Berani Menghitung “Opportunity Cost”
Ada hal yang lebih fundamental, ketika sebuah perusahaan mendapatkan hak mengelola sumber daya alam selama puluhan tahun, negara sebenarnya tidak hanya memberikan izin. Negara memberikan hak ekonomi atas sumber daya yang terbatas.
