Kemudian negara menghitung berapa potensi PNBP yang belum optimal; berapa kebocoran royalti; berapa potensi dividen BUMN; berapa nilai aset negara yang belum produktif; berapa nilai tambah yang hilang akibat ekspor bahan mentah; berapa penerimaan yang dapat diperoleh dari hilirisasi; berapa potensi sektor kelautan; berapa potensi panas bumi; berapa potensi karbon; dan berapa penerimaan yang hilang akibat lemahnya pengawasan.
Barulah setelah seluruh potensi tersebut dihitung, pemerintah menentukan apakah benar-benar masih diperlukan tambahan beban pajak.
Rakyat Jangan Dijadikan “ATM” Negara
Rakyat membayar pajak karena negara membutuhkan sumber pembiayaan untuk menyediakan pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur dan pelayanan publik. Karena itu, pajak bukan sesuatu yang harus dimusuhi.
Tetapi rakyat juga berhak bertanya, jika Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu besar, mengapa tambahan penerimaan negara selalu pertama-tama dicari dari kantong masyarakat?
Pertanyaan tersebut bukan pertanyaan anti-pajak. Ini adalah pertanyaan mengenai keadilan fiskal. Rakyat kecil yang penghasilannya terbatas tentu memiliki kapasitas yang berbeda dengan korporasi besar yang mengelola sumber daya bernilai triliunan rupiah.
Maka prinsip keadilan harus diterapkan: yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dan memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dari sumber daya negara harus memberikan kontribusi yang sepadan kepada negara. Pasal 33 Jangan Berhenti sebagai Kalimat Konstitusi
Pasal 33 UUD 1945 memberikan fondasi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kalimat tersebut seharusnya tidak berhenti menjadi teks konstitusi. Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan fiskal. Artinya, ketika sebuah tambang menghasilkan keuntungan besar, negara harus memperoleh bagian yang adil.
Ketika hilirisasi meningkatkan nilai komoditas, masyarakat harus merasakan manfaatnya. Ketika BUMN menguasai aset strategis, keuntungan BUMN harus kembali kepada negara melalui dividen dan manfaat ekonomi lainnya. Ketika investor asing masuk, investasi tersebut harus menciptakan transfer teknologi, lapangan kerja, nilai tambah dan penerimaan negara.
Dan ketika sumber daya alam dieksploitasi, lingkungan serta masyarakat sekitar tidak boleh menjadi pihak yang paling banyak menanggung biaya. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan sumber daya. Tantangan terbesar kita adalah mengubah kekayaan sumber daya menjadi kekuatan fiskal dan kesejahteraan rakyat.
APBN tidak boleh dibangun hanya dengan memperbesar tekanan terhadap masyarakat. Pajak tetap diperlukan, tetapi pajak bukan satu-satunya jawaban.
Indonesia harus berani membangun strategi, optimalkan PNBP, perkuat dividen BUMN, tutup kebocoran penerimaan, perketat pengawasan produksi dan ekspor, tingkatkan hilirisasi, perkuat kepemilikan nasional atas aset strategis, negosiasikan kontrak sumber daya secara lebih adil, manfaatkan kekayaan laut dan energi terbarukan, serta ubah sebagian hasil SDA menjadi aset produktif jangka panjang.
Bukan berarti Indonesia harus menutup pintu bagi investor asing. Justru sebaliknya. Investor asing harus tetap datang, tetapi datang sebagai mitra yang memperkuat Indonesia bukan sebagai pihak yang memperoleh manfaat terbesar sementara negara hanya menerima bagian yang relatif kecil.
Pada akhirnya, persoalan APBN bukan sekadar tentang berapa besar pajak yang dapat dipungut dari rakyat.
Persoalannya adalah seberapa cerdas negara mengelola kekayaan yang sudah diberikan Tuhan dan diwariskan oleh konstitusi kepada seluruh rakyat Indonesia.
