JAKARTA, KANALINDONESIA.COM: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan revitalisasi 100.000 satuan pendidikan pada 2027 untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan sekaligus memperkuat digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia. Pemerintah memprioritaskan sekolah yang terdampak bencana, berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mengalami kerusakan berat.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah akan mempertahankan prioritas tersebut dalam pelaksanaan program revitalisasi tahun 2027.
“Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat,” kata Abdul Mu’ti.
Kemendikdasmen menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran 2026 di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Dalam forum tersebut, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah menandatangani Nota Kesepakatan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 serta Berita Acara Serah Terima (BAST) Digitalisasi Pembelajaran Tahun 2025.
Penandatanganan secara simbolis melibatkan perwakilan kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikdasmen, serta kementerian dan lembaga terkait.
Abdul Mu’ti mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program revitalisasi pada 2025 dan 2026. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting karena satuan pendidikan menjalankan program revitalisasi secara swakelola.
“Kami tentu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bekerja sama sehingga program revitalisasi 2025 yang sudah selesai, dan 2026 yang sekarang sudah hampir selesai juga, dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia meminta kepala daerah dan kepala dinas pendidikan tidak berhenti pada koordinasi. Mereka juga harus mendampingi sekolah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar program berjalan sesuai ketentuan.
Abdul Mu’ti menekankan pentingnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan dan pekerjaan fisik dalam program revitalisasi.
“Kami mengharapkan para Kepala Dinas dan Kepala Daerah dapat memberikan dukungan dan mendampingi serta memastikan bahwa program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai oknum tertentu membuat program tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan setiap satuan pendidikan menggunakan bantuan secara akuntabel dan menjalankan pekerjaan fisik sesuai aturan.
Revitalisasi 16.167 Sekolah pada 2025
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD, Dikdas, dan PNFI) Gogot Suharwoto mengatakan rapat koordinasi pusat dan daerah menjadi jembatan kesinambungan program revitalisasi dan digitalisasi dari 2025 menuju 2026.
Gogot menyebut Kemendikdasmen menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan pada 2025 dengan anggaran Rp16,9 triliun. Program tersebut memberikan manfaat kepada sekitar 4,23 juta peserta didik.
Pada tahun yang sama, pemerintah juga mendistribusikan 288.000 Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah di seluruh Indonesia. Setiap sekolah menerima satu unit perangkat.
“Rakor hari ini dilaksanakan untuk menjadi jembatan kesuksesan revitalisasi dan digitalisasi tahun 2025 ke 2026. Sehingga semangat menuntaskan program prioritas Bapak Presiden bisa kita lanjutkan di tahun 2026,” ujar Gogot.
Ia menambahkan, pemerintah menjalankan program revitalisasi dan percepatan digitalisasi sebagai salah satu program prioritas nasional sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025.
Tiga Fokus Rakor Pusat dan Daerah
Kemendikdasmen menetapkan tiga tujuan utama dalam rapat koordinasi tersebut.
